Soal kenaikan elpiji, Dahlan diminta tanggung jawab
Selasa, 07 Januari 2014 - 06:28 WIB
Soal kenaikan elpiji, Dahlan diminta tanggung jawab
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah menaikan harga gas elpiji berbuntut panjang. Tidak hanya mengakibatkan harga kebutuhan bahan pokok meningkat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diminta untuk melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Menurutnya, setelah reses Komisi VII DPR dan Komisi VIII DPR akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Tidak hanya legislatif yang melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN, namun Presiden SBY pun harus melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan," kata Marwan kepada Sindonews, Senin, 6 Januari 2013.
Bahkan, Kementerian BUMN, lanjutnya, harus diaudit mengenai kebijakan yang tidak mendukung rakyat tersebut.
"Seharusnya Dahlan ditegur dan diberikan sanksi. Tapi, tidak mungkin Dahlan tidak melaporkan kebijakan tersebut kepada atasannya. Makanya, ini lucu kebijakan menteri tidak diketahui oleh Presiden SBY," katanya.
Dia menilai, kenikan gas elpiji membuktikan bahwa kondisi politik saat ini tidak sehat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkesan tidak ada konsolidasi lintas kabinet dan menteri.
"Kenaikan harga gas elpiji saat ini sudah terlanjur turun ke pasar, sehingga kebutuhan bahan pokok naik," katanya.
Marwan berharap, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, jika tidak maka harga tidak bisa dikendalikan dan mengakibatkan rakyat menderita.
"Pemerintah harus mampu mengendalikan harga pasar, sehingga rakyat tidak rugi dan sengsara," tegasnya.
Baca juga koordinasi pemerintah kacau.
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Menurutnya, setelah reses Komisi VII DPR dan Komisi VIII DPR akan melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan.
"Tidak hanya legislatif yang melakukan pemanggilan terhadap Menteri BUMN, namun Presiden SBY pun harus melakukan pemanggilan kepada Dahlan Iskan," kata Marwan kepada Sindonews, Senin, 6 Januari 2013.
Bahkan, Kementerian BUMN, lanjutnya, harus diaudit mengenai kebijakan yang tidak mendukung rakyat tersebut.
"Seharusnya Dahlan ditegur dan diberikan sanksi. Tapi, tidak mungkin Dahlan tidak melaporkan kebijakan tersebut kepada atasannya. Makanya, ini lucu kebijakan menteri tidak diketahui oleh Presiden SBY," katanya.
Dia menilai, kenikan gas elpiji membuktikan bahwa kondisi politik saat ini tidak sehat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkesan tidak ada konsolidasi lintas kabinet dan menteri.
"Kenaikan harga gas elpiji saat ini sudah terlanjur turun ke pasar, sehingga kebutuhan bahan pokok naik," katanya.
Marwan berharap, pemerintah bisa melakukan operasi pasar, jika tidak maka harga tidak bisa dikendalikan dan mengakibatkan rakyat menderita.
"Pemerintah harus mampu mengendalikan harga pasar, sehingga rakyat tidak rugi dan sengsara," tegasnya.
Baca juga koordinasi pemerintah kacau.
(stb)
