Tingkatkan keamanan laut, pemerintah bentuk Bakamla
Selasa, 31 Desember 2013 - 13:27 WIB
Tingkatkan keamanan laut, pemerintah bentuk Bakamla
A
A
A
Sindonews.com - Penanganan gangguan keamanan dan keselamatan maritim di Indonesia akan ditingkatkan, salah satunya dengan membentuk Komando Pengendali (Kodal) Pperasi Pengamanan Laut. Sebab, selama ini penanganan masih belum berjalan efektif dan efisien.
Guna mencapai terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 39/2013 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 tentang perubahan UU No.6/1996 tentang perairan.
Dalam peraturan tersebut, pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Komando Pengendali (Kodal) Operasi keamanan laut Indonesia.
Bakamla ini merupakan pengembangan dari Bakorkamla. "Sekarang ini masih multi agency single task. Dengan Bakamla menjadi single agency multi task. Jadi, operasinya dari Bakamla, tapi tetap memanfaatkan stakeholder terkait, seperti TNI AL, KKP, Polri, Bea Cukai dan lainnya," ujar Kalakhar Bakorkamla Bambang Suwarto di Jakarta, Senin (30/12/2013).
Dalam pelaksanaannya, Bakamla berbasis pada sistem peringatan dini, sehingga akan tetap menyinergikan berbagai peralatan, seperti radar, dengan para stakeholder.
"Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi di satu tempat. Bakamla tugasnya pada kewenangan operasionalnya, bukan mengambil alih. Dengan sistem ini akan ada efisiensi keuangan sekitar 25 persen," sebut dia.
Sekretaris Utama Bakorkamla Dicky R Munaf melanjutkan, dalam Bab 7 tentang Pertahanan dan Keamanan khususnya Pasal 5, pemerintah mendorong pembentukan Bakamla yang didukung dua hal pokok, yakni sistem peringatan dini, dan komando pengendali (kodal).
"Jadi di 2014 peran early warning system, seperti radar, akan menjadi penting untuk mendeteksi potensi kejahatan di laut. Sedangkan kodal, akan mengomando pergerakan kapal dalam operasi," jelasny
Guna mencapai terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim di Indonesia, pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 39/2013 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 tentang perubahan UU No.6/1996 tentang perairan.
Dalam peraturan tersebut, pemerintah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Komando Pengendali (Kodal) Operasi keamanan laut Indonesia.
Bakamla ini merupakan pengembangan dari Bakorkamla. "Sekarang ini masih multi agency single task. Dengan Bakamla menjadi single agency multi task. Jadi, operasinya dari Bakamla, tapi tetap memanfaatkan stakeholder terkait, seperti TNI AL, KKP, Polri, Bea Cukai dan lainnya," ujar Kalakhar Bakorkamla Bambang Suwarto di Jakarta, Senin (30/12/2013).
Dalam pelaksanaannya, Bakamla berbasis pada sistem peringatan dini, sehingga akan tetap menyinergikan berbagai peralatan, seperti radar, dengan para stakeholder.
"Pasti menjadi lebih mudah karena dukungan operasi di satu tempat. Bakamla tugasnya pada kewenangan operasionalnya, bukan mengambil alih. Dengan sistem ini akan ada efisiensi keuangan sekitar 25 persen," sebut dia.
Sekretaris Utama Bakorkamla Dicky R Munaf melanjutkan, dalam Bab 7 tentang Pertahanan dan Keamanan khususnya Pasal 5, pemerintah mendorong pembentukan Bakamla yang didukung dua hal pokok, yakni sistem peringatan dini, dan komando pengendali (kodal).
"Jadi di 2014 peran early warning system, seperti radar, akan menjadi penting untuk mendeteksi potensi kejahatan di laut. Sedangkan kodal, akan mengomando pergerakan kapal dalam operasi," jelasny
(lns)
