Priyo rapat tertutup dengan Mendagri dan Menko Polhukam
Jum'at, 27 Desember 2013 - 13:47 WIB
Priyo rapat tertutup dengan Mendagri dan Menko Polhukam
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politi, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi.
Rapat tertutup itu dilakukan di Gedung Nusantara III DPR RI untuk membahas tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di sejumlah wilayah Indonesia sekaligus membahas situasi keamanan dalam negeri.
"Karena waktunya sangat mepet, makanya kita konsultasi, melakukan konsultasi seperti UU DOB (Daerah Otonomi Baru) dan yang lainnya," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2013).
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam setengah dan tertutup tersebut hanya membahas terkait daerah prioritas dalam UU DOB dan menurut Priyo pembahasan lebih dalam akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
"Untuk keperluan mendesak pembicaran nanti ditingkat satu, kesepakatan yang kita capai ini sangat baik, sehingga Pemerintah DPR tidak serta merta harus terhenti," pungkas Priyo.
DPR setujui RUU Daerah Otonomi Baru
Rapat tertutup itu dilakukan di Gedung Nusantara III DPR RI untuk membahas tentang pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di sejumlah wilayah Indonesia sekaligus membahas situasi keamanan dalam negeri.
"Karena waktunya sangat mepet, makanya kita konsultasi, melakukan konsultasi seperti UU DOB (Daerah Otonomi Baru) dan yang lainnya," kata Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2013).
Pertemuan yang berlangsung selama satu jam setengah dan tertutup tersebut hanya membahas terkait daerah prioritas dalam UU DOB dan menurut Priyo pembahasan lebih dalam akan dibahas dalam pertemuan berikutnya.
"Untuk keperluan mendesak pembicaran nanti ditingkat satu, kesepakatan yang kita capai ini sangat baik, sehingga Pemerintah DPR tidak serta merta harus terhenti," pungkas Priyo.
DPR setujui RUU Daerah Otonomi Baru
(lal)
