Golkar nilai sinisme PDIP soal bantuan hukum Atut
Sabtu, 21 Desember 2013 - 16:47 WIB
Golkar nilai sinisme PDIP soal bantuan hukum Atut
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Golkar Nurul Arifin melihat rencana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang akan memberikan bantuan hukum terhadap Gubenur Banten Ratu Atut Coshiah sebagai bentuk sinisme yang ditunjukan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
Pasalnya, di dalam internal tubuh Partai Golkar sendiri, juga memiliki lembaga bantuan hukum yang selanjutnya siap memberikan bantuan hukum terhadap kadernya yang saat ini sedang terlibat kasus sengketa Pemilukada Lebak dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
"Saya kira itu apa ya, sinisme ya menurut saya. Karena kami juga memiliki bidang hukum yang setiap saat bisa diminta turun," ujar Nurul di sela Sarasehan Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan Menuju Bangsa Yang Berkualitas dan Berkarakter,di Balai Dakwah Muhammadiyah, Papahan, Tasimadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2013).
Nurul mengibaratkan Partai Golkar merupakan rumah yang cukup besar dan memiliki anggota keluarga cukup banyak. Sehingga bila ada salah satu penghuni yang sakit, maka penghuni lainnya tidak akan membiarkannya sakit.
"Golkar jelas akan memberikan bantuan hukum, kalau itu diminta. Kami tidak akan membiarkan keluarga kami yang sedang sakit kemudian kami tinggalkan sendiri," ungkapnya.
Menurut Nurul DPP partai Golkar telah memberikan bantuan hukum dengan memerintahkan Ketua Bidang Hukum DPP partai Golkar Muladi, untuk mendampingi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. "Biarkan sekarang Bu Atut menjalani dulu pemeriksaannya,"ujarnya.
Menyangkut kemungkinan adannya partai lain yang menunggangi kasus Atut, menurut Nurul tidak menutup kemungkinan kepentingan tersebut ada.
Sebab, ungkap politikus partai Golkar ini, apa yang saat ini terjadi pada kasus Atut sangat terlihat adanya intervensi politik atau dorongan politik dalam kasus tersebut. Meski begitu, Partai Golkar, ungkap Nurul, tetap berpositif thinking dan mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.
"Kami tidak ingin mengatakan ini ada intervensi politik, kemudian kader-kader Golkar di comot, tidak kami berpositif thinking. Bahwa proses ini harus di jalankan dan sebagai Golkar secara institusi mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung aparat hukum untuk melakukannya namun dengan asas adil dan transparan,"pungkasnya.
Golkar tegaskan tak ada duit Atut masuk ke partai
Pasalnya, di dalam internal tubuh Partai Golkar sendiri, juga memiliki lembaga bantuan hukum yang selanjutnya siap memberikan bantuan hukum terhadap kadernya yang saat ini sedang terlibat kasus sengketa Pemilukada Lebak dan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan.
"Saya kira itu apa ya, sinisme ya menurut saya. Karena kami juga memiliki bidang hukum yang setiap saat bisa diminta turun," ujar Nurul di sela Sarasehan Peningkatan Kesadaran Politik Perempuan Menuju Bangsa Yang Berkualitas dan Berkarakter,di Balai Dakwah Muhammadiyah, Papahan, Tasimadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu (21/12/2013).
Nurul mengibaratkan Partai Golkar merupakan rumah yang cukup besar dan memiliki anggota keluarga cukup banyak. Sehingga bila ada salah satu penghuni yang sakit, maka penghuni lainnya tidak akan membiarkannya sakit.
"Golkar jelas akan memberikan bantuan hukum, kalau itu diminta. Kami tidak akan membiarkan keluarga kami yang sedang sakit kemudian kami tinggalkan sendiri," ungkapnya.
Menurut Nurul DPP partai Golkar telah memberikan bantuan hukum dengan memerintahkan Ketua Bidang Hukum DPP partai Golkar Muladi, untuk mendampingi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. "Biarkan sekarang Bu Atut menjalani dulu pemeriksaannya,"ujarnya.
Menyangkut kemungkinan adannya partai lain yang menunggangi kasus Atut, menurut Nurul tidak menutup kemungkinan kepentingan tersebut ada.
Sebab, ungkap politikus partai Golkar ini, apa yang saat ini terjadi pada kasus Atut sangat terlihat adanya intervensi politik atau dorongan politik dalam kasus tersebut. Meski begitu, Partai Golkar, ungkap Nurul, tetap berpositif thinking dan mendukung upaya penegakan hukum di Indonesia.
"Kami tidak ingin mengatakan ini ada intervensi politik, kemudian kader-kader Golkar di comot, tidak kami berpositif thinking. Bahwa proses ini harus di jalankan dan sebagai Golkar secara institusi mendukung pemberantasan korupsi dan mendukung aparat hukum untuk melakukannya namun dengan asas adil dan transparan,"pungkasnya.
Golkar tegaskan tak ada duit Atut masuk ke partai
(lal)
