Wantim Golkar usul Atut dicopot dari DPD I Banten
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar sudah menyatakan sikap tegas terhadap Gubernur Provinsi Bantet, Ratu Atut Chosiyah. Sikap itu dilakukan dalam bentuk usulan kepada Ketua Umum Partai Golkar agar mencopot Atut dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) I Golkar Banten.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, sikap tegas itu diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atut sebagai tersangka terkait kasus Pemilukada Lebak dan proyek alat kesehatan (Alkes).
"Sebagai pertimbangan saya sudah sampaikan ke Abu Rizal Bakrie untuk mengambil sikap, ujar Akbar usai menghadiri acara Seminar Nasional bertajuk "Mencari Pemimpin Integritas 2014" di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jalan Dukuh Kupang, Rabu (18/12/2013).
Dia menyampaikan, persoalan Atut bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar di Provinsi Banten. Selain itu kata mantan Ketua DPR ini, pencopotan Atut dari jabatan di partai untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus mengurus proses hukum yang dijalani.
"Sebagai pertimbangan, saya udah sampaikan. Terkait keputusan resminya kapan kan menunggu dari DPP," tukasnya.
Berita Golkar jamin Atut tak lari ke luar negeri.
Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, sikap tegas itu diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Atut sebagai tersangka terkait kasus Pemilukada Lebak dan proyek alat kesehatan (Alkes).
"Sebagai pertimbangan saya sudah sampaikan ke Abu Rizal Bakrie untuk mengambil sikap, ujar Akbar usai menghadiri acara Seminar Nasional bertajuk "Mencari Pemimpin Integritas 2014" di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), Jalan Dukuh Kupang, Rabu (18/12/2013).
Dia menyampaikan, persoalan Atut bisa berpengaruh terhadap elektabilitas Partai Golkar di Provinsi Banten. Selain itu kata mantan Ketua DPR ini, pencopotan Atut dari jabatan di partai untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan agar lebih fokus mengurus proses hukum yang dijalani.
"Sebagai pertimbangan, saya udah sampaikan. Terkait keputusan resminya kapan kan menunggu dari DPP," tukasnya.
Berita Golkar jamin Atut tak lari ke luar negeri.
(kur)