Pemilu 2014, Komando serukan Rp10 juta per pemilih

Sindonews.com - Gerakan Koalisi Masyarakat Mendikte Otoritas (Komando) menyerukan agar setiap pemilih dalam Pemilu 2014 mendatang diberikan uang Rp10 juta. Ini juga sebagai langkah untuk meminimalisir korupsi dan inefisiensi birokrasi.

“Dengan memiskinkan pemerintah, maka korupsi dan inefisiensi dalam birokrasi bisa dicegah,” tegas Aris Wahyudi, Ketua gerakan Komando dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/12/2013).

Jargon "Rp10 juta untuk setiap pemilih’ secara resmi diusung Komando dalam deklarasinya di Jakarta pada Jumat lalu. “Tujuan perjuangan kami adalah memberikan sebagian uang hasil pajak kepada rakyat secara tunai,” sambungnya.

Dengan adanya gerakan ini, kata Aris, masyarakat secara bersama-sama bisa mendikte otoritas, baik pemerintah eksekutif maupun legislatif, sehingga uang rakyat tidak sia-sia dalam penggunaannya, sekaligus menuntut hak rakyat atas kepemilikan uang tersebut. Melalui pemiskinan pemerintah dan merampingkan anggaran secara besar-besaran demi memakmurkan rakyat.

“Negara didirikan untuk membuat rakyatnya kaya. Jadi negara yang baik adalah yang rakyatnya kaya, bukan pemerintahnya,” ujar Aris dengan nada semangat.

Karena gerakan Komando ini non partisan, maka untuk mewujudkan ‘Rp 10 juta per pemilih’, Aris akan menggerakan Komando untuk mendukung partai politik dan calon presiden yang bersedia melakukan kontrak politik.

“Jika ini terwujud, kami sangat yakin akan mampu menggerakkan perekonomian nasional karena daya beli masyarakat yang meningkat,” ujarnya.

Lanjutnya, selama ini, dalam kehidupan demokrasi di Tanah Air, rakyat selalu terkalahkan. Rakyat hanya disayang selama masa kampanye lalu dibuang. Rakyat hanya dijadikan raja sehari pada saat pencoblosan, namun setelah itu hanya jadi budak yang diperalat untuk legitimasi kekuasaan partai, DPR, presiden dan elite politik lainnya.

Untuk membuat rakyat menang dalam Pemilu dan Pilpres mendatang, Aris menekan dua faktor. Pertama, suara rakyat harus bersatu dalam pemilu dan pilpres. Kedua, harus ada kontrak politik dengan partai/capres sebelum pemilu/pilpres. Kedua faktor tersebut harus terpenuhi.

“Tanpa faktor satu, maka tak ada kekuatan politik. Dan tanpa faktor dua, maka rakyat akan kembali dibohongi. Disinilah peran Komando diperlukan untuk menghimpun kekuatan politik rakyat agar bisa menang,” ujarnya.

Baca berita:
Pemilih kelas menengah punya pengaruh di Pilpres 2014