Dana pengamanan pemilu polisi kalah dengan Satpol PP
Selasa, 17 Desember 2013 - 09:22 WIB
Dana pengamanan pemilu polisi kalah dengan Satpol PP
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai, anggaran Rp3,5 triliun bagi kepolisian untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, masih minim.
Dia menyampaikan, dengan anggaran sebesar itu maka seorang petugas kepolisian hanya memperoleh Rp35 ribu untuk satu hari, ini berbeda dengan dana pengamanan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Dari dana 3,5 T tersebut honor polisi sangat rendah yakni Rp35 ribu per orang, jauh di bawah honor Satpol PP, jadi jika ingin menghargai secara pantas, jumlah itu masih kurang," kata Eva saat dihubungi wartawan, Selasa (17/12/2013).
Menurut informasi yang ia dapatkan, setiap Satpol PP khususnya di DKI Jakarta bisa mendapatkan Rp100 ribu untuk satu hari. "Honor sesuai APBD masing-masing, kalau di Jakarta konon Satpol honornya bisa 100 ribu/hari seperti honor para saksi parpol di TPS," terangnya.
Dengan dana minim itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta, agar tak ada lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap uang tersebut. "Saya menyarankan mekanisme non cash/langsung ke rekening masing-masing aparat sehingga meminimalisir peluang korupsi," tutupnya.
PDIP prihatin anggaran pengamanan pemilu Polri belum cair
Dia menyampaikan, dengan anggaran sebesar itu maka seorang petugas kepolisian hanya memperoleh Rp35 ribu untuk satu hari, ini berbeda dengan dana pengamanan yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Dari dana 3,5 T tersebut honor polisi sangat rendah yakni Rp35 ribu per orang, jauh di bawah honor Satpol PP, jadi jika ingin menghargai secara pantas, jumlah itu masih kurang," kata Eva saat dihubungi wartawan, Selasa (17/12/2013).
Menurut informasi yang ia dapatkan, setiap Satpol PP khususnya di DKI Jakarta bisa mendapatkan Rp100 ribu untuk satu hari. "Honor sesuai APBD masing-masing, kalau di Jakarta konon Satpol honornya bisa 100 ribu/hari seperti honor para saksi parpol di TPS," terangnya.
Dengan dana minim itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini meminta, agar tak ada lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap uang tersebut. "Saya menyarankan mekanisme non cash/langsung ke rekening masing-masing aparat sehingga meminimalisir peluang korupsi," tutupnya.
PDIP prihatin anggaran pengamanan pemilu Polri belum cair
(maf)
