Temuan IPW, 60% senpi Polda NAD rusak parah
Senin, 16 Desember 2013 - 16:43 WIB
Temuan IPW, 60% senpi Polda NAD rusak parah
A
A
A
Sindonews.com - Berdasarkan temuan Indonesia Police Watch (IPW), sekira 50 sampai 60 persen senjata api (senpi) milik anggota polisi di Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini dalam keadaan rusak parah.
"IPW mengimbau Mabes Polri segera membenahi keberadaan senjata api milik anggota kepolisian di NAD ini, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (16/12/2013).
Dari penelusuran yang dilakukan IPW, kata Neta, senjata api yang rusak sebagian besar adalah senjata laras panjang, yang sebagian sudah digudangkan di beberapa tempat di NAD.
Sementara senjata laras panjang yang masih bisa digunakan adalah senjata hasil "kanibal" dan sebagian senjata orisinal yang kurang layak. Tapi, tidak tersedia amunisi atau pelurunya secara memadai.
"Begitu juga senjata laras pendek milik anggota kepolisian di NAD banyak yang rusak, tidak layak pakai, dan hasil kanibal serta tidak pernah mendapatkan amunisi yang memadai," ungkapnya.
Ia menuturkan, kondisi memprihatinkan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Aceh diterjang tsunami. Saat itu banyak senjata api anggota polisi di NAD yang terendam air dan rusak.
Ironisnya, hingga saat ini tidak ada pergantian senjata api secara signifikan dari Mabes Polri untuk Polda NAD. Yang ada hanya peminjaman sejumlah Senjata Serbu (SS) dari Brimob Kelapa Dua, Depok ke Polda NAD.
Dilanjutkan Neta, dalam konsep polisi modern senjata api memang bukan hal utama. Tapi mengingat Aceh sebagai kawasan rawan konflik dan sebentar lagi akan berlangsung pemilu serta Pilpres 2014, keberadaan senjata api yang memadai bagi anggota Polda NAD merupakan hal urgen.
"Untuk itu, IPW mengimbau Mabes Polri memperhatikan kondisi senjata api di Polda NAD agar keamanan di daerah itu bisa terjaga dengan maksimal, terutama menjelang pemilu dan Pilpres 2014," pungkasnya.
Baca berita:
Polri janji tak menyelewengkan anggaran pengamanan pemilu
"IPW mengimbau Mabes Polri segera membenahi keberadaan senjata api milik anggota kepolisian di NAD ini, terutama menjelang Pemilu dan Pilpres 2014," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Senin (16/12/2013).
Dari penelusuran yang dilakukan IPW, kata Neta, senjata api yang rusak sebagian besar adalah senjata laras panjang, yang sebagian sudah digudangkan di beberapa tempat di NAD.
Sementara senjata laras panjang yang masih bisa digunakan adalah senjata hasil "kanibal" dan sebagian senjata orisinal yang kurang layak. Tapi, tidak tersedia amunisi atau pelurunya secara memadai.
"Begitu juga senjata laras pendek milik anggota kepolisian di NAD banyak yang rusak, tidak layak pakai, dan hasil kanibal serta tidak pernah mendapatkan amunisi yang memadai," ungkapnya.
Ia menuturkan, kondisi memprihatinkan ini sebenarnya sudah terjadi sejak Aceh diterjang tsunami. Saat itu banyak senjata api anggota polisi di NAD yang terendam air dan rusak.
Ironisnya, hingga saat ini tidak ada pergantian senjata api secara signifikan dari Mabes Polri untuk Polda NAD. Yang ada hanya peminjaman sejumlah Senjata Serbu (SS) dari Brimob Kelapa Dua, Depok ke Polda NAD.
Dilanjutkan Neta, dalam konsep polisi modern senjata api memang bukan hal utama. Tapi mengingat Aceh sebagai kawasan rawan konflik dan sebentar lagi akan berlangsung pemilu serta Pilpres 2014, keberadaan senjata api yang memadai bagi anggota Polda NAD merupakan hal urgen.
"Untuk itu, IPW mengimbau Mabes Polri memperhatikan kondisi senjata api di Polda NAD agar keamanan di daerah itu bisa terjaga dengan maksimal, terutama menjelang pemilu dan Pilpres 2014," pungkasnya.
Baca berita:
Polri janji tak menyelewengkan anggaran pengamanan pemilu
(kri)
