SBY diminta desak Saudi tanggung biaya deportasi TKIO
Senin, 16 Desember 2013 - 09:14 WIB
SBY diminta desak Saudi tanggung biaya deportasi TKIO
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak, agar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah politik.
Hal itu terkait, dengan Tenaga Kerja Indonesia Overstayer (TKIO) agar tidak dikeluarkan begitu saja dari Tarhil Shumaysi (karantina imigrasi).
"Pemerintah Saudi bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan. Sikap pemerintah Saudi merupakan pelanggaran terhadap aturan internasional. Pemerintah SBY tak boleh mendiamkan hal ini, karena hal serupa dapat terulang lagi terhadp para TKIO yang masih di Tarhil saat ini," kata Rieke melalui siaran persnya, Senin (16/12/2013).
Saat ini, ada 200 TKIO sudah mendapat exit permit dan diusir Pemerintah Arab Saudi dari Tarhil Shumaysi. Namun mereka tidak mau menyuruh TKIO itu untuk membeli tiket sendiri dengan alasan statusnya umrah.
"Dalam praktik internasional biaya deportasi menjadi tanggung jawab pihak yang mendeportasi. Pemerintah SBY haru segera membuat nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Saudi," tegasnya.
Rieke juga meminta, agar Pemerintah SBY segera mengevakuasi para TKIO yang sudah memiliki exit permit dan diusir dari Tarhil Shumaysi. "Perwakilan RI harus memberikan perlindungan, menyediakan penampungan sementara hingga mereka dipulangkan," terangnya.
Lanjut dia, bila pemerintah tak mampu mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menanggung pembiayaan deportasi, maka dirinya mendesak agar pemerintah yang menanggung pembiayaan tersebut.
"Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah SBY untuk memulangkan para TKIO yang sudah memiliki exit permit," tuntasnya.
Hal itu terkait, dengan Tenaga Kerja Indonesia Overstayer (TKIO) agar tidak dikeluarkan begitu saja dari Tarhil Shumaysi (karantina imigrasi).
"Pemerintah Saudi bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan. Sikap pemerintah Saudi merupakan pelanggaran terhadap aturan internasional. Pemerintah SBY tak boleh mendiamkan hal ini, karena hal serupa dapat terulang lagi terhadp para TKIO yang masih di Tarhil saat ini," kata Rieke melalui siaran persnya, Senin (16/12/2013).
Saat ini, ada 200 TKIO sudah mendapat exit permit dan diusir Pemerintah Arab Saudi dari Tarhil Shumaysi. Namun mereka tidak mau menyuruh TKIO itu untuk membeli tiket sendiri dengan alasan statusnya umrah.
"Dalam praktik internasional biaya deportasi menjadi tanggung jawab pihak yang mendeportasi. Pemerintah SBY haru segera membuat nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Saudi," tegasnya.
Rieke juga meminta, agar Pemerintah SBY segera mengevakuasi para TKIO yang sudah memiliki exit permit dan diusir dari Tarhil Shumaysi. "Perwakilan RI harus memberikan perlindungan, menyediakan penampungan sementara hingga mereka dipulangkan," terangnya.
Lanjut dia, bila pemerintah tak mampu mendesak pemerintah Arab Saudi untuk menanggung pembiayaan deportasi, maka dirinya mendesak agar pemerintah yang menanggung pembiayaan tersebut.
"Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah SBY untuk memulangkan para TKIO yang sudah memiliki exit permit," tuntasnya.
(maf)
