Pengembangan teknologi perlu dukungan politik
Sabtu, 14 Desember 2013 - 20:04 WIB
Pengembangan teknologi perlu dukungan politik
A
A
A
Sindonews.com - Demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin berdaulat di segala sektor, penguasaan teknologi mutlak diperlukan. Sayangnya, teknologi tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan politik.
"Agar mampu mengejar ketertinggalan, kita semua harus lebih bijak. Perlu kerelaan kawan-kawan di bidang politik sehingga pengembangan teknologi bisa lebih ditingkatkan," ujar Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM), Panut Mulyono, di Yogyakarta, Sabtu (14/12/2013).
"Namun pada kenyataannya, selama beberapa dekade ini, kita justru lebih disibukkan dengan perpolitikan dan membuat sumber daya negeri ini hampir semuanya tersedot ke urusan politik," imbuhnya.
Panut menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia belum melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara sungguh-sungguh, terutama berkaitan dengan upaya mencerdaskan bangsa.
"Sebagai bangsa yang sebenarnya cerdas, yang terjadi bukan justru mencerdaskan seluruh anak bangsa, tapi mencerdaskan sebagian saja. Hal ini tampak pada banyaknya kebijakan yang justru saling bertabrakan," ungkapnya.
“Contohnya saja mengenai kebijakan peluncuran mobil murah, sementara di pihak lain pemerintah sendiri sedang gencar melakukan upaya pengadaan transportasi massal dan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik. Kebijakan mobil murah ini juga jadi bukti bangsa ini belum berdaulat, terutama di bidang teknologi,” tambahnya.
"Agar mampu mengejar ketertinggalan, kita semua harus lebih bijak. Perlu kerelaan kawan-kawan di bidang politik sehingga pengembangan teknologi bisa lebih ditingkatkan," ujar Dekan Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada (UGM), Panut Mulyono, di Yogyakarta, Sabtu (14/12/2013).
"Namun pada kenyataannya, selama beberapa dekade ini, kita justru lebih disibukkan dengan perpolitikan dan membuat sumber daya negeri ini hampir semuanya tersedot ke urusan politik," imbuhnya.
Panut menuturkan, saat ini pemerintah Indonesia belum melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara sungguh-sungguh, terutama berkaitan dengan upaya mencerdaskan bangsa.
"Sebagai bangsa yang sebenarnya cerdas, yang terjadi bukan justru mencerdaskan seluruh anak bangsa, tapi mencerdaskan sebagian saja. Hal ini tampak pada banyaknya kebijakan yang justru saling bertabrakan," ungkapnya.
“Contohnya saja mengenai kebijakan peluncuran mobil murah, sementara di pihak lain pemerintah sendiri sedang gencar melakukan upaya pengadaan transportasi massal dan kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik. Kebijakan mobil murah ini juga jadi bukti bangsa ini belum berdaulat, terutama di bidang teknologi,” tambahnya.
(maf)
