Perempuan rawan menjadi korban kekerasan
Jum'at, 13 Desember 2013 - 02:07 WIB
Perempuan rawan menjadi korban kekerasan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, kekerasan terhadap perempuan rawan terjadi. Dalam hal ini, perempuan mengalami kerentanan terhadap tindak kekerasan.
"Kejahatan bukan hanya secara kekerasan dan seksual, tetapi juga hancurnya hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah gagal menciptakan keadaan, dimana semua pihak dapat terpenuhi semua kebutuhannya," katanya, Kamis, 12 Desember 2013.
Dalam permasalahan ini, lanjut dia, pemerintah daerah kurang merespons kebijakan yang datang dari pusat, mengenai upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
Dia menilai, kebijakan di atas kertas memang memperlihatkan kemajuan. Tapi saat diimplementasikan ke berbagai daerah tidak ada efektivitasnya.
"Ada satu kabupaten yang hanya memiliki satu lembaga. Sementara korban kekerasan itu ribuan. Kalau bisa, lembaga atau tempat-tempat penanganan korban itu ada di setiap wilayah," ujarnya lagi.
Seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memaksa daerah, untuk menyediakan lembaga penanganan kekerasan anak dan perempuan di setiap wilayah.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga, harus memperkuat peranannya.
"Mereka tidak lagi cukup hanya membangun sinergi dan koordinasi. Tetapi juga memperkuat peranannya dengan terlibat dalam implementasi," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Kejahatan bukan hanya secara kekerasan dan seksual, tetapi juga hancurnya hak seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah gagal menciptakan keadaan, dimana semua pihak dapat terpenuhi semua kebutuhannya," katanya, Kamis, 12 Desember 2013.
Dalam permasalahan ini, lanjut dia, pemerintah daerah kurang merespons kebijakan yang datang dari pusat, mengenai upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.
Dia menilai, kebijakan di atas kertas memang memperlihatkan kemajuan. Tapi saat diimplementasikan ke berbagai daerah tidak ada efektivitasnya.
"Ada satu kabupaten yang hanya memiliki satu lembaga. Sementara korban kekerasan itu ribuan. Kalau bisa, lembaga atau tempat-tempat penanganan korban itu ada di setiap wilayah," ujarnya lagi.
Seharusnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memaksa daerah, untuk menyediakan lembaga penanganan kekerasan anak dan perempuan di setiap wilayah.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga, harus memperkuat peranannya.
"Mereka tidak lagi cukup hanya membangun sinergi dan koordinasi. Tetapi juga memperkuat peranannya dengan terlibat dalam implementasi," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
