Penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan
Kamis, 12 Desember 2013 - 13:43 WIB
Penegakan HAM di Indonesia belum memuaskan
A
A
A
Sindonews.com - Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto mengklaim, dalam kurun waktu peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dalam 63 tahun terakhir, namun selama itu pula penegakan HAM di Indonesia belum berjalan.
"Pembicaraan tentang HAM ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, perjalanan waktu yang demikian panjang, ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan," kata Sidarto dalam Sidang HAM III di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Tidak berjalannya penegakan HAM itu bisa dilihat dari Indonesia yang menduduki posisi 30 dalam peringkat negara dengan kondisi HAM terburuk dari 197 negara yang dievaluasi dalam berbagai pelanggaran HAM.
Menurut Sidarto, pelanggaran HAM yang berat merupakan extra ordinary crimes. Sehingga, penyelesainnya juga tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang sudah ada.
Selain itu, dalam sejarah bangsa Indonesia, penguasa memegang otoritas kebenaran sejarah. Kepentingan penguasa itu justru cenderung merubah kebenaran sejarah itu sendiri yang mengandung muatan politik atau disebut juga the history of victorius.
"Sejarah suatu bangsa sudah seharusnya didasarkan pada fakta kebenaran yang bisa dijadikan pijakan bagi pihak lain maupun bangsa itu sendiri," tegasnya.
Sidarto menambahkan, selama ini kita sudah terlalu lama bersembunyi, kemudian bangsa lain akan mencap kita tidak bisa menerima kebenaran.
"Kalau tidak mempertahankan keadaan seperti ini, maka Indonesia tidak akan pernah memiliki history of history," pungkasnya.
Baca berita:
Jilbab polwan, HAM tak boleh ditunda
"Pembicaraan tentang HAM ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun, perjalanan waktu yang demikian panjang, ternyata belum memberikan hasil yang memuaskan," kata Sidarto dalam Sidang HAM III di gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Tidak berjalannya penegakan HAM itu bisa dilihat dari Indonesia yang menduduki posisi 30 dalam peringkat negara dengan kondisi HAM terburuk dari 197 negara yang dievaluasi dalam berbagai pelanggaran HAM.
Menurut Sidarto, pelanggaran HAM yang berat merupakan extra ordinary crimes. Sehingga, penyelesainnya juga tidak dapat mempergunakan ketentuan hukum yang sudah ada.
Selain itu, dalam sejarah bangsa Indonesia, penguasa memegang otoritas kebenaran sejarah. Kepentingan penguasa itu justru cenderung merubah kebenaran sejarah itu sendiri yang mengandung muatan politik atau disebut juga the history of victorius.
"Sejarah suatu bangsa sudah seharusnya didasarkan pada fakta kebenaran yang bisa dijadikan pijakan bagi pihak lain maupun bangsa itu sendiri," tegasnya.
Sidarto menambahkan, selama ini kita sudah terlalu lama bersembunyi, kemudian bangsa lain akan mencap kita tidak bisa menerima kebenaran.
"Kalau tidak mempertahankan keadaan seperti ini, maka Indonesia tidak akan pernah memiliki history of history," pungkasnya.
Baca berita:
Jilbab polwan, HAM tak boleh ditunda
(kri)
