Wapres minta BPJS siapkan pelaksanaan JKN
Rabu, 11 Desember 2013 - 16:44 WIB
Wapres minta BPJS siapkan pelaksanaan JKN
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menekan pentingnya persiapan dalam sisi pasokan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan dikelola oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
"Pasokan yang dimaksud seperti dokter, tenaga medis, infrastruktur, obat-obatan dan termasuk persiapan pembiayaanya," tandasnya saat ditemui di kantor Pusat PT Askes, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Menurut dia, masyarakat harus mendapatkan minimal pelayanan standar nasional yang harus dibarengi dengan struktur yang konkret. Wapres juga mengatakan, pelayanan JKN bukan hanya akan dirasakan masyarakat di perkotaan, namun juga masyarakat di pedesaan.
Koneksi antara BPJS pusat dengan daerah harus selalu terjaga. Maka dibutuhkan teknologi yang maju diimbangi dengan kemampuan, bahkan jika perlu BPJS Kesehatan dapat menambah tenaga kerjanya. "Maka perlu dukungan strategis termasuk fasilitas dapat dilakukan baik pelayanan dasar, rumah sakit pemerintah dan swasta," kata dia.
Dirut Utama PT Askes Fahmi Idris mengatakan, persiapan yang dilakukan seperti kerja sama pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013 yang diharapkan dapat digunakan pada 2014.
Selain itu, untuk pemuktahiran data kepesertaan yang ada, dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui manfaat e-KTP dan database Kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan.
"PT Askes mempersiapkan diri dari sisi SDM dan infrastruktur. dan dalam menjalankan program BPJS Kesehatan 2014 setidaknya minimal memiliki 6.000 tebaga SDM, saat ini bari memiliki 4.000 pegawai," ujarnya.
JKN terkendala fasilitas & tenaga kesehatan
"Pasokan yang dimaksud seperti dokter, tenaga medis, infrastruktur, obat-obatan dan termasuk persiapan pembiayaanya," tandasnya saat ditemui di kantor Pusat PT Askes, Jakarta, Rabu (11/12/2013).
Menurut dia, masyarakat harus mendapatkan minimal pelayanan standar nasional yang harus dibarengi dengan struktur yang konkret. Wapres juga mengatakan, pelayanan JKN bukan hanya akan dirasakan masyarakat di perkotaan, namun juga masyarakat di pedesaan.
Koneksi antara BPJS pusat dengan daerah harus selalu terjaga. Maka dibutuhkan teknologi yang maju diimbangi dengan kemampuan, bahkan jika perlu BPJS Kesehatan dapat menambah tenaga kerjanya. "Maka perlu dukungan strategis termasuk fasilitas dapat dilakukan baik pelayanan dasar, rumah sakit pemerintah dan swasta," kata dia.
Dirut Utama PT Askes Fahmi Idris mengatakan, persiapan yang dilakukan seperti kerja sama pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) Jamsostek pada Maret 2013 yang diharapkan dapat digunakan pada 2014.
Selain itu, untuk pemuktahiran data kepesertaan yang ada, dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui manfaat e-KTP dan database Kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan.
"PT Askes mempersiapkan diri dari sisi SDM dan infrastruktur. dan dalam menjalankan program BPJS Kesehatan 2014 setidaknya minimal memiliki 6.000 tebaga SDM, saat ini bari memiliki 4.000 pegawai," ujarnya.
JKN terkendala fasilitas & tenaga kesehatan
(lal)
