Dapat label partai bersih, Hanura apresiasi kader
Senin, 09 Desember 2013 - 10:42 WIB
Dapat label partai bersih, Hanura apresiasi kader
A
A
A
Sindonews.com - Kendati mendapat label sebagai salah satu partai politik yang bersih dari tindakan dan perilaku korupsi, Partai Hanura mengaku serius untuk menjaga kader partai agar tak terjerumus pada tindakan korupsi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Didi Apriadi, mengatakan, Hanura tidak ingin terbuai dengan label tersebut. Sebab, terpenting bagi partai adalah menjaga kepercayaan publik agar label partai bersih tetap terjaga.
Menurutnya, sejak awal partainya sudah mengambil garis tegas bagi siapapun kader yang bermain-main melakukan tindakan korupsi bakal mendapat sanksi tegas. Hal itu berlaku bagi siapapun kader dan pengurus, tanpa pandang bulu.
"Bukan hanya lebel tapi betul-betul seluruh kader Hanura harus melaksakan itu," tegas Didi, di Jakarta, Senin (9/12/2013).
Bahkan, lanjut Didi, sanksi tegas konon sudah disiapkan bagi pengurus dan kader yang kedapatan melakukan tindakan korupsi. Menurutnya, kontrol upaya pencegahan korupsi terus disosialisaikan pengurus dari tingkat pusat dan daerah.
Sementara itu, tambah dia, saat menanggapi peringatan hari antikorupsi sedunia, menurutnya, pemerintah harus fokus kepada kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Sebab, tingkat kepercayaan publik menjadi tumbuh saat pemerintah berani mengungkap korupsi besar, sekalipun kasusnya berada di sekitar Istana.
"Harusnya pemerintah dan KPK fokus pada PR lamanya juga yaitu bank Century," ujar Didi.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Didi Apriadi, mengatakan, Hanura tidak ingin terbuai dengan label tersebut. Sebab, terpenting bagi partai adalah menjaga kepercayaan publik agar label partai bersih tetap terjaga.
Menurutnya, sejak awal partainya sudah mengambil garis tegas bagi siapapun kader yang bermain-main melakukan tindakan korupsi bakal mendapat sanksi tegas. Hal itu berlaku bagi siapapun kader dan pengurus, tanpa pandang bulu.
"Bukan hanya lebel tapi betul-betul seluruh kader Hanura harus melaksakan itu," tegas Didi, di Jakarta, Senin (9/12/2013).
Bahkan, lanjut Didi, sanksi tegas konon sudah disiapkan bagi pengurus dan kader yang kedapatan melakukan tindakan korupsi. Menurutnya, kontrol upaya pencegahan korupsi terus disosialisaikan pengurus dari tingkat pusat dan daerah.
Sementara itu, tambah dia, saat menanggapi peringatan hari antikorupsi sedunia, menurutnya, pemerintah harus fokus kepada kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik. Sebab, tingkat kepercayaan publik menjadi tumbuh saat pemerintah berani mengungkap korupsi besar, sekalipun kasusnya berada di sekitar Istana.
"Harusnya pemerintah dan KPK fokus pada PR lamanya juga yaitu bank Century," ujar Didi.
(lal)
