DPR minta KPK segera tindak Johanes Widjanarko

Sindonews.com - Kesaksian Rudi Rubiandini semakin memperjelas dugaan keterlibatan Kepala SKK MIgas yang saat ini menjabat, Johanes Widjanarko dalam praktek suap di lembaga pengatur hulu migas tersebut.

Nyanyian Rudi ini seharusnya dapat dijadikan bukti permulaan yang sangat kuat bagi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menjadikannya sebagai tersangka. Mengingat, hal itu terungkap dalam persidangan dan penyataan Rudi tersebut di bawah sumpah, Kamis 28 November 2013.

“Saya harap KPK tidak lagi memakai alibi-alibi dua alat bukti yang cukup. Jika sudah ada pengakuan di dalam persidangan mengenai keterlibatan Johanes, maka seyogyanya pimpinan KPK cepat bertindak, tidak perlu berlama-lama lagi dan mempermainkan alibi-alibi lama yang tidak perlu. Karena pengakuan di muka persidangan itu sudah tentu pengakuan di bawah sumpah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tandas Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (3/12/2013).

Bila KPK terus mengulur waktu, lanjutnya, tentunya semakin memperbesar spekulasi negatif yang selama ini berkembang di ruang publik yang menuding KPK melakukan tebang pilih. Bahkan, sebagian kalangan menilai lembaga antikorupsi ini turut bermain, mengingat kasus ini merupakan pesanan dan sangat kental dengan kepentingan politik penguasa.

“Jangan biarkan spekulasi-spekulasi muncul secara liar tanpa ada respons dan tindakan nyata yang cukup proporsional dari KPK. Karena publik saya kira sudah cukup cerdas dan tahu bahwa kasus SKK Migas ternyata lebih luas daripada dugaan selama ini."

"Maka KPK tak perlu berhenti pada Rudi Rubiandini dan Sekjen ESDM itu. Hanya bolak-balik di situ saja. Harus usut tuntas kasus SKK Migas sampai ke mafia-mafianya di Indonesia dan Singapura, karena kasus ini pasti melibatkan orang-orang besar dan yang masih berkuasa di SKK Migas,” paparnya.

Yani sangat menyayangkan bila KPK terjebak dalam permainan kepentingan kelompok tertentu. Hal ini tentunya sangat mencederai rasa keadilan publik.

“Kita masih berharap KPK bisa bekerja dengan baik menuntaskan kasus-kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, seperti kasus SKK Migas. Kalau memang ada masalah di internal KPK sendiri, ya harus cepat dibenahi dong. KPK harus menjaga amanah dan kepercayaan dari publik yang begitu kuat kepada KPK."

"Jangan sampai tragedi yang dialami Mahkamah Konsitusi dimana rakyat mulai meragukan kinerja MK itu juga dialami KPK. Buktikan kalau KPK bisa menuntaskan kasus SKK Migas,” harapnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan media, disebut-sebut Johanes Widjanarko dikenal dekat dengan pemain lama di industri migas nasional. Pengusaha yang dibawanya ini kerap mendapatkan izin sebagai kontraktor pengeboran minyak dan kapal pengangkutan.

Namun karena memiliki kedekatan dengan elite politik, yang bersangkutan dikabarkan seringkali lolos dari pengawasan penegak hukum.

Menyikapi hal ini Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengaku tidak terlalu terkejut. Industri migas dengan kapitalisasi yang begitu besar, dianggapnya sangat rawan dengan praktek-praktek bisnis kotor.

“Sejak dulu masih bernama BP Migas, instansi ini rawan korupsi. Ada lima sampai enam area di sana yang rawan korupsi, salah satunya cost recovery. Itu kerap jadi bancakan korupsi. Tertangkapnya Rudi itu mestinya dijadikan momentum awal bagi KPK untuk membersihkan praktek yang sudah lama bersarang di SKK Migas."

"Kalau ada nama yang sudah santer disebut-sebut, seperti Johanes Widjanarko, buru-buru dong KPK menetapkan tersangka. Karena alat buktinya kan sudah cukup. Semua yang disebut dalam persidangan harus dibuka sampai terang. Kalau ada indikasi pengusaha-pengusaha busuk juga yang sering menitip uang melalui elite-elite di sekeliling Rudi juga perlu diusut lebih jauh,” ujarnya.

Mantan politikus Partai Golkar ini meyakini bahwa suap yang diterima para pimpinan SKK Migas jauh lebih besar dari barang bukti yang diamankan dalam operasi tangkap tangan silam. Dengan dilibatkannya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK akan lebih mudah mendalami suap dari para pemain migas lainnya.

“Ada informasi kalau kasus itu tidak hanya melibatkan Rudi. Ada aktor lain yang penting diusut keterlibatannya. Ada juga informasi bahwa uang suap yang melibatkan Rudi itu nominalnya tidak hanya segitu. Karena itu kan baru dari satu perusahaan. Pemain tender SKK kan puluhan, kalau KPK serius mau mendalami, pasti ketahuan siapa saja para pengusaha nakal itu,” tutupnya.

Baca berita:
KPK bidik Johanes Widjonarko