Taslim sesalkan ditundanya kebijakan Polwan berjilbab
Senin, 02 Desember 2013 - 13:54 WIB
Taslim sesalkan ditundanya kebijakan Polwan berjilbab
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago menyesalkan, adanya kebijakan Polri soal penundaan penerapan Polwan berjilbab dengan alasan belum ada anggaran.
"Itu alasan yang kurang tepat, sebab idealnya aturan harus mendahului dari pada anggaran," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kepada SINDO, Senin (2/11/2013).
Menurut Taslim, seharusnya sebelum aturan diterbitkan, persoalan anggaran sudah rampung, sehingga penerapannya tidak tertunda. "Kalau ada aturan baru anggaran menyusul, bagamana bisa ada anggaran kalau tadak ada aturannya," tandasnya.
Seperti diketahui, Polri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) tentang penundaan penerapan pemakaian jilbab bagi polisi wanita. Penundaan dilakukan karena belum ada anggaran pengadaan jilbab yang disetujui DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf merasakan ada motif sinisme dan cenderung untuk menggagalkan keinginan Kapolri, Jenderal Sutarman untuk membolehkan Polwan mengenakan jilbab.
Hal itu menanggapi telegram dan pernyataan Wakapolri Oegroseno yang melarang pengenaan jilbab oleh Polwan sebelum SK resmi keluar.
“Termasuk membanding-bandingkan inisiatif jilbab Polwan seperti perijinan penggunaan pistol dan aktifitas ibu-ibu arisan menurut saya tidak relevan dan tidak sepatutnya disampaikan Wakapolri,” ujar politikus PKS asal Lampung ini di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan.
Berita terkait:
Komisi III nilai Polwan berhak gunakan jilbab
Polda Metro akan tertibkan Polwan berjilbab
"Itu alasan yang kurang tepat, sebab idealnya aturan harus mendahului dari pada anggaran," tegas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kepada SINDO, Senin (2/11/2013).
Menurut Taslim, seharusnya sebelum aturan diterbitkan, persoalan anggaran sudah rampung, sehingga penerapannya tidak tertunda. "Kalau ada aturan baru anggaran menyusul, bagamana bisa ada anggaran kalau tadak ada aturannya," tandasnya.
Seperti diketahui, Polri mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) tentang penundaan penerapan pemakaian jilbab bagi polisi wanita. Penundaan dilakukan karena belum ada anggaran pengadaan jilbab yang disetujui DPR.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf merasakan ada motif sinisme dan cenderung untuk menggagalkan keinginan Kapolri, Jenderal Sutarman untuk membolehkan Polwan mengenakan jilbab.
Hal itu menanggapi telegram dan pernyataan Wakapolri Oegroseno yang melarang pengenaan jilbab oleh Polwan sebelum SK resmi keluar.
“Termasuk membanding-bandingkan inisiatif jilbab Polwan seperti perijinan penggunaan pistol dan aktifitas ibu-ibu arisan menurut saya tidak relevan dan tidak sepatutnya disampaikan Wakapolri,” ujar politikus PKS asal Lampung ini di Gedung DPR RI, Jakarta Selatan.
Berita terkait:
Komisi III nilai Polwan berhak gunakan jilbab
Polda Metro akan tertibkan Polwan berjilbab
(maf)
