Irman Gusman: Rakyat miskin di Indonesia makin banyak
Jum'at, 29 November 2013 - 15:10 WIB
Irman Gusman: Rakyat miskin di Indonesia makin banyak
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tidak menghasilkan kesejahteraan yang merata, kepada seluruh masyarakat di Indonesia.
Menurut Irman, pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang.
"Hanya segelintir orang yang superkaya, sehingga yang miskin tambah banyak," kata Irman di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Untuk itu, Irman menegaskan, sistem perekonomian di Indonesia saat ini harus dievaluasi kembali, agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang merata di Indonesia.
"Ekonomi yang sekarang itu mendorong individu-individu yang tambah kaya, tidak salah juga, sistem yang harus kita evaluasi kembali, apakah yang seperti ini yang kita tuju?," papar Irman.
Irman berharap, agar sistem perekonomian di Indonesia kembali ke pasal 33, yakni ekonomi yang bernuansa kekeluargaan. "Kalau dibidang media, pemilik itu jangan hanya yang punya duit saja, yang punya keahlian, wartawan juga harus punya, antara pemilik dan pekerja itu harus ada proporsi juga pekerja memiliki saham. Kalau kita menafsirkan konstitusi," pungkas Irman.
Menurut Irman, pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang.
"Hanya segelintir orang yang superkaya, sehingga yang miskin tambah banyak," kata Irman di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Untuk itu, Irman menegaskan, sistem perekonomian di Indonesia saat ini harus dievaluasi kembali, agar masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang merata di Indonesia.
"Ekonomi yang sekarang itu mendorong individu-individu yang tambah kaya, tidak salah juga, sistem yang harus kita evaluasi kembali, apakah yang seperti ini yang kita tuju?," papar Irman.
Irman berharap, agar sistem perekonomian di Indonesia kembali ke pasal 33, yakni ekonomi yang bernuansa kekeluargaan. "Kalau dibidang media, pemilik itu jangan hanya yang punya duit saja, yang punya keahlian, wartawan juga harus punya, antara pemilik dan pekerja itu harus ada proporsi juga pekerja memiliki saham. Kalau kita menafsirkan konstitusi," pungkas Irman.
(maf)
