Terkait pernyataan, Dahlan Iskan diminta mundur
Jum'at, 29 November 2013 - 13:28 WIB
Terkait pernyataan, Dahlan Iskan diminta mundur
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, diminta mundur dari jabatannya.
Desakan tersebut dilontarkan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), terkait pernyataan Dahlan yang menjual perusahaan BUMN yang tidak sehat dan produktif, tidak sesuai dengan komitmen pejabat negara dalam menjaga dan menyelamatkan aset negara dari pihak asing.
"Dahlan Iskan tidak layak jadi menteri dan harus mengundurkan diri," kata Ketua GPI Kundrat Kanda saat konferensi pers di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Maka dari itu, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera me-reshuffle kabinet dengan mengganti Dahlan dengan pejabat yang punya integritas yang tinggi. Menurutnya, pernyataan Dahlan tersebut tidak rasional, karena bank seperti Century sebenarnya tidak layak untuk di selamatkan.
Sehingga, menurut dia, ada sesuatu yang tidak benar dengan rencana Dahlan Iskan untuk menjual aset-aset BUMN yang tidak sehat itu. Selain itu, sambung dia, bos media Jawa Pos grup ini juga telah membohongi publik.
Pasalnya, Dahlan membandingkan bisnis di Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang tidak ada perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, lanjut dia, semua aset-aset BUMN akan di jual oleh Dahlan dan ia juga tidak bisa mengelak adanya makelar asing dalam BUMN.
"Kenyataan pahit ketika penjualan Indosat. Jika dilakukan (penjualan perusahaan yang tidak sehat) akan jadi persoalan yang serius," katanya.
Maka dari itu, pihaknya berharap, semua pihak untuk mendesak Dahlan Iskan membatalkan penjualan aset BUMN. Karena hal itu dilakukan Dahlan, maka upaya pemerintah dalam membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak sehat, sulit terwujud. "Sebetulnya bukan menjual aset jalan keluarnya, tapi memberantas korupsi solusinya," tuturnya.
Hal senada dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) GPI Ali Rasyid. Perusahaan BUMN, menurut dia, bukan milik perorangan maupun sekelompok orang. Akan tetapi faktanya, kata Ali, orang-orang Jawa Pos grup banyak yang menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.
"Karena itu beri imbauan kita harus punya dorongan yang besar kepada pemerintah untuk selamatkan BUMN," cetusnya.
Desakan tersebut dilontarkan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), terkait pernyataan Dahlan yang menjual perusahaan BUMN yang tidak sehat dan produktif, tidak sesuai dengan komitmen pejabat negara dalam menjaga dan menyelamatkan aset negara dari pihak asing.
"Dahlan Iskan tidak layak jadi menteri dan harus mengundurkan diri," kata Ketua GPI Kundrat Kanda saat konferensi pers di Bakoel Coffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2013).
Maka dari itu, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera me-reshuffle kabinet dengan mengganti Dahlan dengan pejabat yang punya integritas yang tinggi. Menurutnya, pernyataan Dahlan tersebut tidak rasional, karena bank seperti Century sebenarnya tidak layak untuk di selamatkan.
Sehingga, menurut dia, ada sesuatu yang tidak benar dengan rencana Dahlan Iskan untuk menjual aset-aset BUMN yang tidak sehat itu. Selain itu, sambung dia, bos media Jawa Pos grup ini juga telah membohongi publik.
Pasalnya, Dahlan membandingkan bisnis di Amerika Serikat (AS) dan Inggris yang tidak ada perusahaan-perusahaan BUMN. Artinya, lanjut dia, semua aset-aset BUMN akan di jual oleh Dahlan dan ia juga tidak bisa mengelak adanya makelar asing dalam BUMN.
"Kenyataan pahit ketika penjualan Indosat. Jika dilakukan (penjualan perusahaan yang tidak sehat) akan jadi persoalan yang serius," katanya.
Maka dari itu, pihaknya berharap, semua pihak untuk mendesak Dahlan Iskan membatalkan penjualan aset BUMN. Karena hal itu dilakukan Dahlan, maka upaya pemerintah dalam membenahi perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak sehat, sulit terwujud. "Sebetulnya bukan menjual aset jalan keluarnya, tapi memberantas korupsi solusinya," tuturnya.
Hal senada dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) GPI Ali Rasyid. Perusahaan BUMN, menurut dia, bukan milik perorangan maupun sekelompok orang. Akan tetapi faktanya, kata Ali, orang-orang Jawa Pos grup banyak yang menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN.
"Karena itu beri imbauan kita harus punya dorongan yang besar kepada pemerintah untuk selamatkan BUMN," cetusnya.
(maf)
