Polri buka kembali berkas perkara korupsi alkes
Selasa, 26 November 2013 - 15:03 WIB
Polri buka kembali berkas perkara korupsi alkes
A
A
A
Sindonews.com - Setelah sekian lama mangkrak, kepolisian kembali melanjutkan penyelidikan perkara pengadaan alat kesehatan (alkes) di Kementerian Kesehatan dengan nilai proyek sebesar Rp65 Miliar yang menggunakan tahun anggaran 2006.
Hari ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang tersangka.
"Hari ini dilakukan pemeriksaan seorang tersangka dengan inisial BS selaku staff ahli di Kementerian Kesehatan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2013).
Ronny juga mengatakan, bahwa Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi dan dua saksi ahli dalam perkara tersebut. Selain itu, Polri juga sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen yang mendukung pemeriksaan.
"Sedang dibulatkan dugaan korupsi tersebut berdasarkan keterangan tersangka dan ahli serta saksi lain," papar Ronny.
Sampai saat ini, Polri masih belum mengetahui berapa kerugian negara atas perkara tersebut. Karena, Polri masih harus mendalami perkara tersebut dengan koordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mengetahui berapa kerugian negara atas perkara tersebut.
"Sedangkan kerugian negara tergantung hasil audit dari BPKP atau BPK nanti," pungkas Ronny.
Baca berita:
Kasus alkes, penyidikan Mabes Polri jalan di tempat
Hari ini, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang tersangka.
"Hari ini dilakukan pemeriksaan seorang tersangka dengan inisial BS selaku staff ahli di Kementerian Kesehatan," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2013).
Ronny juga mengatakan, bahwa Polri sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi dan dua saksi ahli dalam perkara tersebut. Selain itu, Polri juga sudah melakukan penyitaan beberapa dokumen yang mendukung pemeriksaan.
"Sedang dibulatkan dugaan korupsi tersebut berdasarkan keterangan tersangka dan ahli serta saksi lain," papar Ronny.
Sampai saat ini, Polri masih belum mengetahui berapa kerugian negara atas perkara tersebut. Karena, Polri masih harus mendalami perkara tersebut dengan koordinasi dengan BPK dan BPKP untuk mengetahui berapa kerugian negara atas perkara tersebut.
"Sedangkan kerugian negara tergantung hasil audit dari BPKP atau BPK nanti," pungkas Ronny.
Baca berita:
Kasus alkes, penyidikan Mabes Polri jalan di tempat
(kri)
