KPU persilakan parpol boikot pemilu
Jum'at, 22 November 2013 - 13:32 WIB
KPU persilakan parpol boikot pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 10,4 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah rupanya terus menjadi batu sandungan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyukseskan Pemilu 2014 mendatang.
Partai politik (parpol) peserta pemilu terus bergejolak menaggapi DPT 'cacat' tersebut. Bahkan, sejumlah partai bakal melakukan boikot pemilu jika perbaikan belum rampung dikerjakan KPU.
Menanggapi hal itu, KPU mempersilakan bagi partai apapun yang ingin melakukan aksi boikot tersebut. Bagi KPU itu hak parpol bersikap dalam menanggapi polemik DPT.
"Ya kalau mau boikot itu kan hak mereka," kata Komisioner KPU Divisi Humas Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Disayangkan, kata Hadar, partai politik baru menyoroti masalah DPT sekarang ini. Padahal, kata Hadar, KPU memberikan tenggat waktu panjang kepada partai politik untuk memberikan masukan terkait persoalan DPT.
"Tenggat waktunya kan lama, dimulai sebelum DPS diumumkan, tapi kenapa baru berteriak sekarang," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Hadar, pihaknya mengaku memang ada masalah dalam menyusun data DPT. Tetapi, KPU selama ini telah bekerja keras untuk membersihkan DPT itu. Hadar justru meminta kepada partai menunjukkan data yang valid.
"Bahwa ada problem dalam menyusun DPT ya kami akui. Kalo ada masalah dalam hal itu coba tunjukkan kepada kami," kilahnya.
Diketahui, sejumlah partai politik memang kecewa akan hasil DPT. Salah satunya adalah partai Nasdem yang terang-terang mengancam akan melakukan boikot atas pemilu tahun depan.
Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella secara tegas mengatakan pihaknya siap mundur sebagai peserta pemilu, jika pemilu tahun depan dilaksanakan secara tidak jujur, adil, dan terbuka.
Pemilu 2014 sulit ditebak
Partai politik (parpol) peserta pemilu terus bergejolak menaggapi DPT 'cacat' tersebut. Bahkan, sejumlah partai bakal melakukan boikot pemilu jika perbaikan belum rampung dikerjakan KPU.
Menanggapi hal itu, KPU mempersilakan bagi partai apapun yang ingin melakukan aksi boikot tersebut. Bagi KPU itu hak parpol bersikap dalam menanggapi polemik DPT.
"Ya kalau mau boikot itu kan hak mereka," kata Komisioner KPU Divisi Humas Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Disayangkan, kata Hadar, partai politik baru menyoroti masalah DPT sekarang ini. Padahal, kata Hadar, KPU memberikan tenggat waktu panjang kepada partai politik untuk memberikan masukan terkait persoalan DPT.
"Tenggat waktunya kan lama, dimulai sebelum DPS diumumkan, tapi kenapa baru berteriak sekarang," ujarnya.
Namun demikian, lanjut Hadar, pihaknya mengaku memang ada masalah dalam menyusun data DPT. Tetapi, KPU selama ini telah bekerja keras untuk membersihkan DPT itu. Hadar justru meminta kepada partai menunjukkan data yang valid.
"Bahwa ada problem dalam menyusun DPT ya kami akui. Kalo ada masalah dalam hal itu coba tunjukkan kepada kami," kilahnya.
Diketahui, sejumlah partai politik memang kecewa akan hasil DPT. Salah satunya adalah partai Nasdem yang terang-terang mengancam akan melakukan boikot atas pemilu tahun depan.
Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella secara tegas mengatakan pihaknya siap mundur sebagai peserta pemilu, jika pemilu tahun depan dilaksanakan secara tidak jujur, adil, dan terbuka.
Pemilu 2014 sulit ditebak
(lal)
