Badan POM butuh tambahan anggaran

Sindonews.com - Anggota Komisi IX DPR Poempida Hidayatullah mengatakan, dari informasi yang ditampung DPR dan kemudian ditindaklanjuti oleh Badan POM menunjukkan hasil. Beberapa waktu lalu sudah didapatkan pelaku besar dalam kasus obat tardisional dan jamu.

"Saat ini kasusnya masih berjalan dan walaupun belum masuk pada kejaksaan," ujarnya saat dihubungi SINDO, Selasa 19 November 2013 malam.

Menurut dia, yang perlu diawasi ialah "mayat-mayat hidup" para penjahat yang dulunya adalah pelaku pengilegalan obat namun dia menjelma dengan nama perusahaan baru. Padahal modus yang digunakan sama. Hal ini dikarenakan bisnis obat tradisional memang menggiurkan.

Dalam hal ini, Komisi IX beberapa kali menyinggung anggaran Badan POM yang dibilang tergolong kecil yaitu sekitar Rp1 triliun. Poempida mengatakan, dengan anggaran yang minim Badan POM harus melakukan pengawasan pada obat, makanan dan kosmetik.

"Sedangkan dana kampanye yang digunakan untuk 2-3 bulan sekira Rp1-2 triliun," katanya.

Jika dilihat, lanjut dia, fungsi Badan POM bertujuan meminimalisir obat-obatan, kosmetik dan makanan yang berbahaya bagi generasi muda. Karena pada nantinya, Indonesia harus mempunyai SDM yang sehat. Keberadaan Badan POM sangatlah strategis dalam segi pertahanan dan kemanan SDM negara.

Untuk bahan evaluasi, Badan POM juga harus memperbaiki fungsi pengawasan yang dilakukan saat ini. Dengan level yang hanya sampai provinsi diharuskan untuk menyentuh kabupaten/kota.

Hal ini bertujuan guna meningkatkan kekuatan pengawasan Badan POM sampai pada kabupaten/kota.

"Hal ini penting karena selama ini banyak kendala yang dikeluhkan Badan POM baik dalam segi fasilitas yang tidak lengkap bahkan sampai tidak ada kantor," tegasnya.

Baca berita:
BPOM: 70% obat yang beredar ilegal