Mendikbud harap Australia tidak mempersulit mahasiswa RI
Selasa, 19 November 2013 - 15:58 WIB
Mendikbud harap Australia tidak mempersulit mahasiswa RI
A
A
A
Sindonews.com - Kabar dugaan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta sejumlah pejabat penting lainnya, tidak sampai mengganggu aktivitas pendidikan mahasiswa asal Indonesia di negeri kanguru tersebut.
Hal demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh. "Kalau urusan anak-anak sekolah biasa tidak ada masalah. Dia sekolah seperti biasa tidak ada masalah, ini kan pada level pemerintah," kata Nuh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Lebih lanjut dia menuturkan ada sekira 19.000 mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Australia, dan menurutnya mereka masih menjalankan aktivitas belajar di negeri tetangga tersebut dengan baik.
"Tetapi kan begini urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Karena pendidikan itu lintas negara, lintas politik, lintas ideologi lintas macam-macam," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, pendidikan tidak boleh terganggu, dikarenakan ada hubungan yang tidak baik antar pemerintah mengenai urusan politik.
"Sekolah tetap harus sekolah. Tapi sekali lagi, urusan sekolah itu tidak boleh terganggu, itu harus kita jaga adik-adik kita harus tetap diberikan layanan kalau membutuhkan perpanjangan visa atau apa harus dilayani," ucapnya.
Terkait penyadapan, DPR upayakan temui Snowden
Hal demikian dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh. "Kalau urusan anak-anak sekolah biasa tidak ada masalah. Dia sekolah seperti biasa tidak ada masalah, ini kan pada level pemerintah," kata Nuh di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/11/2013).
Lebih lanjut dia menuturkan ada sekira 19.000 mahasiswa asal Indonesia yang kuliah di Australia, dan menurutnya mereka masih menjalankan aktivitas belajar di negeri tetangga tersebut dengan baik.
"Tetapi kan begini urusan sekolah itu tidak boleh terganggu dengan urusan dinamika politik. Karena pendidikan itu lintas negara, lintas politik, lintas ideologi lintas macam-macam," tuturnya.
Sehingga, lanjut dia, pendidikan tidak boleh terganggu, dikarenakan ada hubungan yang tidak baik antar pemerintah mengenai urusan politik.
"Sekolah tetap harus sekolah. Tapi sekali lagi, urusan sekolah itu tidak boleh terganggu, itu harus kita jaga adik-adik kita harus tetap diberikan layanan kalau membutuhkan perpanjangan visa atau apa harus dilayani," ucapnya.
Terkait penyadapan, DPR upayakan temui Snowden
(lal)
