Akil tak mau disalahkan penyebab kericuhan di MK
Kamis, 14 November 2013 - 18:17 WIB
Akil tak mau disalahkan penyebab kericuhan di MK
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar melalui kuasa hukumnya Tamsil Sjoekoer menyatakan, tidak sependapat jika kerusuhan di MK akibat buntut kasus suap yang diduga melibatkan Akil.
Dia beralasan, semua keputusan yang melibatkan Akil tidak dibuat sendiri. Menurutnya, setiap keputusan di MK harus dihormati oleh semua pihak.
"Ya kalau kita tidak sependapat, apapun harus menghormati putusan, putusan bukan dibuat pribadi Pak Akil dan tentu setiap putusan ada dasar hukum," kata Tamsil saat dihubungi Sindonews, Kamis (14/11/2013).
Dia menjelaskan, jika melihat kerusuhan yang sering terjadi saat pemilukada sebenarnya masih belum siap berdemokrasi. Seharusnya, setiap pemimpin atau pasangan calon harus bertanggung jawab dan bisa mengendalikan masa pendukungnya.
"Kalau kita lihat dari peristwa pemilukada-pemilukada, sebenarnya belum siap berdemokrasi. Belum siap kalau kalah, masih mencari kesalahan, pemimpinnya harus siap dan harus bertanggung jawab," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur merangsek masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.
Kericuhan terjadi sekira pukul 11.30 WIB, Kamis (14/11/2013) siang. Dari pantauan di lapangan, kerusuhan bermula saat beberapa pendukung sebuah pasangan calon berteriak-teriak di luar ruang sidang, Lantai 2, Gedung MK.
Kericuhan tersebut terjadi saat majelis hakim konstitusi menggelar sidang putusan sengketa ulang Pemilukada Provinsi Maluku.
Hanya beberapa menit, puluhan massa merangsek masuk ke ruang sidang. Mereka pun mengejar majelis hakim. Para majelis hakim pun berlarian mengamankan diri masing-masing lewat pintu belakang. Sayangnya, pihak aparat kepolisian di Gedung MK hanya sedikit. Aparat nampak tak bisa berbuat apa-apa.
Baca berita:
Polri duga ada provokator dikericuhan MK
Dia beralasan, semua keputusan yang melibatkan Akil tidak dibuat sendiri. Menurutnya, setiap keputusan di MK harus dihormati oleh semua pihak.
"Ya kalau kita tidak sependapat, apapun harus menghormati putusan, putusan bukan dibuat pribadi Pak Akil dan tentu setiap putusan ada dasar hukum," kata Tamsil saat dihubungi Sindonews, Kamis (14/11/2013).
Dia menjelaskan, jika melihat kerusuhan yang sering terjadi saat pemilukada sebenarnya masih belum siap berdemokrasi. Seharusnya, setiap pemimpin atau pasangan calon harus bertanggung jawab dan bisa mengendalikan masa pendukungnya.
"Kalau kita lihat dari peristwa pemilukada-pemilukada, sebenarnya belum siap berdemokrasi. Belum siap kalau kalah, masih mencari kesalahan, pemimpinnya harus siap dan harus bertanggung jawab," tukasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, putusan sengketa Pemilukada Provinsi Maluku di Gedung Mahkamah Konstitusi berakhir ricuh. Puluhan pendukung salah satu calon pasangan gubernur dan wakil gubernur merangsek masuk ke ruang sidang dan nyaris menghajar majelis hakim.
Kericuhan terjadi sekira pukul 11.30 WIB, Kamis (14/11/2013) siang. Dari pantauan di lapangan, kerusuhan bermula saat beberapa pendukung sebuah pasangan calon berteriak-teriak di luar ruang sidang, Lantai 2, Gedung MK.
Kericuhan tersebut terjadi saat majelis hakim konstitusi menggelar sidang putusan sengketa ulang Pemilukada Provinsi Maluku.
Hanya beberapa menit, puluhan massa merangsek masuk ke ruang sidang. Mereka pun mengejar majelis hakim. Para majelis hakim pun berlarian mengamankan diri masing-masing lewat pintu belakang. Sayangnya, pihak aparat kepolisian di Gedung MK hanya sedikit. Aparat nampak tak bisa berbuat apa-apa.
Baca berita:
Polri duga ada provokator dikericuhan MK
(kri)
