KPK semakin menunjukkan politisnya
Rabu, 13 November 2013 - 09:05 WIB
KPK semakin menunjukkan politisnya
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menunjukkan peran politisnya dalam penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Kita berpikir seperti itu, bahwa dua hal, apakah KPK murni sebagai penegak hukum tanpa tercampur muatan politik, apalagi ini sebuah pesanan dari penguasa untuk menghancurkan lawan politiknya. jangan sampai KPK betul-betul menjadi alat politik," ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Kedua, kata dia, apakah benar uang yang disita KPK terkait dengan kasus Hambalang. Menurutnya terkesan dipaksakan penggeledahan KPK di rumah Anas, sehingga publik menilai KPK terlalu memaksakan diri mencari barang bukti di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski KPK beralasan melakukan penggeledahan terkait istri Anas, Athiyya Laila, yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Dutasari Citra Laras.
KPK beralasan mencari jejak Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso di rumah yang dihuni Anas dan Athiyya tersebut. Sehingga penggeledahan dilakukan di rumah tersebut.
Penggeledahan di rumah salah satu tersangka Hambalang itu berlangsung sangat lama yakni sebelas jam. KPK menyita sejumlah dokumen dan uang kas milik Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang dibentuk Anas belum lama ini.
KPK juga menyita paspor milik istri mantan anggota Komisi X DPR itu, padahal Athiyya masih berstatus sebagai saksi hingga saat ini.
Hal-hal yang menunjukkan pada menurunnya kredibilitas KPK semakin tampak terlihat, dia mengharapkan KPK dapat menjalankan kaidah penegakan hukum dalam menangani kasus Hambalang. Asep menyayangkan jika kredibilitas lembaga independen antikorupsi itu menjadi tidak dipercaya publik seperti halnya Polri dan Kejaksaan.
"apakah sudah harus sampai hal demikian yang notabene masyarakat juga meragukan. Itu yang kita khawatir, pertama KPK menjadi alat kekuasaan yang potensial menyerang lawan penguasa," ujar Asep.
Korupsi Hambalang, KPK urung periksa SBY dan Ibas
"Kita berpikir seperti itu, bahwa dua hal, apakah KPK murni sebagai penegak hukum tanpa tercampur muatan politik, apalagi ini sebuah pesanan dari penguasa untuk menghancurkan lawan politiknya. jangan sampai KPK betul-betul menjadi alat politik," ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf saat berbincang dengan Sindonews, Rabu (13/11/2013).
Kedua, kata dia, apakah benar uang yang disita KPK terkait dengan kasus Hambalang. Menurutnya terkesan dipaksakan penggeledahan KPK di rumah Anas, sehingga publik menilai KPK terlalu memaksakan diri mencari barang bukti di rumah mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, meski KPK beralasan melakukan penggeledahan terkait istri Anas, Athiyya Laila, yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Dutasari Citra Laras.
KPK beralasan mencari jejak Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso di rumah yang dihuni Anas dan Athiyya tersebut. Sehingga penggeledahan dilakukan di rumah tersebut.
Penggeledahan di rumah salah satu tersangka Hambalang itu berlangsung sangat lama yakni sebelas jam. KPK menyita sejumlah dokumen dan uang kas milik Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) yang dibentuk Anas belum lama ini.
KPK juga menyita paspor milik istri mantan anggota Komisi X DPR itu, padahal Athiyya masih berstatus sebagai saksi hingga saat ini.
Hal-hal yang menunjukkan pada menurunnya kredibilitas KPK semakin tampak terlihat, dia mengharapkan KPK dapat menjalankan kaidah penegakan hukum dalam menangani kasus Hambalang. Asep menyayangkan jika kredibilitas lembaga independen antikorupsi itu menjadi tidak dipercaya publik seperti halnya Polri dan Kejaksaan.
"apakah sudah harus sampai hal demikian yang notabene masyarakat juga meragukan. Itu yang kita khawatir, pertama KPK menjadi alat kekuasaan yang potensial menyerang lawan penguasa," ujar Asep.
Korupsi Hambalang, KPK urung periksa SBY dan Ibas
(lal)
