10,4 juta pemilih bermasalah cenderung fiktif
Selasa, 12 November 2013 - 17:13 WIB
10,4 juta pemilih bermasalah cenderung fiktif
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai 10,4 juta data pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ikut masuk ke dalam daftar pemilih tetap (DPT), cenderung fiktif.
"Saya tidak katakan semua fiktif, cenderung fiktif," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Arif Wibowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2013).
Kata dia, hasil tersebut didapatkan dari data yang ditemukan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Dirinya pun meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membereskan persoalan pemilih bermasalah itu.
"Karena nanti di pilpres (pemilihan presiden) tidak sempat lagi. Basis pilpres itu dari DPT pileg (pemilihan legislatif). Itu makanya kita ributkan sekarang, supaya DPT pilpres aman, tidak kacau," tegasnya.
Sementara itu, terkait 3,2 juta data pemilih bermasalah yang telah dibersihkan KPU, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjawab. "Berikan kepada kami. Jangan klaim-klaim saja. Selama ini tidak ada penyandingan," pungkasnya.
Berita terkait:
KPU keluhkan soal anggaran perbaikan DPT.
"Saya tidak katakan semua fiktif, cenderung fiktif," kata Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP, Arif Wibowo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2013).
Kata dia, hasil tersebut didapatkan dari data yang ditemukan partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. Dirinya pun meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membereskan persoalan pemilih bermasalah itu.
"Karena nanti di pilpres (pemilihan presiden) tidak sempat lagi. Basis pilpres itu dari DPT pileg (pemilihan legislatif). Itu makanya kita ributkan sekarang, supaya DPT pilpres aman, tidak kacau," tegasnya.
Sementara itu, terkait 3,2 juta data pemilih bermasalah yang telah dibersihkan KPU, Wakil Ketua Komisi II DPR ini menjawab. "Berikan kepada kami. Jangan klaim-klaim saja. Selama ini tidak ada penyandingan," pungkasnya.
Berita terkait:
KPU keluhkan soal anggaran perbaikan DPT.
(maf)
