Cara IDI tingkatkan standar kompetensi dokter
Senin, 11 November 2013 - 21:05 WIB
Cara IDI tingkatkan standar kompetensi dokter
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zainal Abidin mengatakan, untuk menaikkan standar kompetensi, nantinya para dokter akan diberikan modul pelatihan sambil melakukan praktik.
Hal ini merupakan upaya guna menaikkan mutu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Hal ini dapat dimaksimalkan sampai 2019, selanjutnya para tenaga dokter baru akan melakukan kontrak untuk diletakan dilayanan primer dan rumah sakit
Selain itu, IDI akan mendesak agar pemerintah dapat meletakan pendistribusian dokter merata sampai kepulauan dan daerah perbatasan. "Kita harapkan pemerintah lakukan distribusi dokter dengan baik dan merata," kata Zainal, saat ditemui diskusi Indonesia Hospital And Clinic Watch (INHOTCH) di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus mengalokasikan dengan jelas terkait tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya konflik di permukaan. "Kami ingin pemerintah mengalokasikan secara jelas, berapa persen yang diberikan," tegasnya.
Menurutnya, jumlah masyarakat yang ditanggung pemerintah sangat besar, sedangkan iuran yang menanggung sangatlah kecil. Diperkirakan dengan iuran yang lebih kecil dapat mengganggu subsidi silang yang diberlakukan.
Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengoreksi jumlah PBI sesuai dengan yang dihitung oleh Dewan Jaminan Sosial Nasonal (DJSN) sebesar Rp27 ribu. "Perhitungan DJSN sudahlah tepat, tolong pemerintah pertimbangkan. Kalau BPJS uangnya terbatas bagaimana membayar dokter," pungkasnya.
Berita terkait:
Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas.
Hal ini merupakan upaya guna menaikkan mutu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Hal ini dapat dimaksimalkan sampai 2019, selanjutnya para tenaga dokter baru akan melakukan kontrak untuk diletakan dilayanan primer dan rumah sakit
Selain itu, IDI akan mendesak agar pemerintah dapat meletakan pendistribusian dokter merata sampai kepulauan dan daerah perbatasan. "Kita harapkan pemerintah lakukan distribusi dokter dengan baik dan merata," kata Zainal, saat ditemui diskusi Indonesia Hospital And Clinic Watch (INHOTCH) di Jakarta, Senin (11/11/2013).
Selain itu, lanjut dia, pemerintah harus mengalokasikan dengan jelas terkait tenaga kesehatan dan fasilitas tenaga kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menekan terjadinya konflik di permukaan. "Kami ingin pemerintah mengalokasikan secara jelas, berapa persen yang diberikan," tegasnya.
Menurutnya, jumlah masyarakat yang ditanggung pemerintah sangat besar, sedangkan iuran yang menanggung sangatlah kecil. Diperkirakan dengan iuran yang lebih kecil dapat mengganggu subsidi silang yang diberlakukan.
Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat mengoreksi jumlah PBI sesuai dengan yang dihitung oleh Dewan Jaminan Sosial Nasonal (DJSN) sebesar Rp27 ribu. "Perhitungan DJSN sudahlah tepat, tolong pemerintah pertimbangkan. Kalau BPJS uangnya terbatas bagaimana membayar dokter," pungkasnya.
Berita terkait:
Pemerintah imbau pemda perbaiki mutu Puskesmas.
(maf)
