LIPI sepakat kampanye parpol disubsidi negara
Senin, 11 November 2013 - 16:50 WIB
LIPI sepakat kampanye parpol disubsidi negara
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsudin Haris menyatakan, pihaknya mendukung penuh jika partai politik (parpol) yang akan berkampanye di Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, mendapatkan subsidi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Saya lebih setuju jika parpol mendapatkan subsidi dari APBN untuk berkampanye," kata Syamsudin di Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat, Senin (11/11/2013).
Menurut Syamsudin, dengan adanya subsidi tersebut, masyarakat dapat mengontrol setiap gerakan dan menegur jika parpol tersebut bermasalah dan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat.
"Jadi masyarakat bisa menegur partai yang bermasalah, karena partai itu mendapatkan dana kampanye dari APBN," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah permasalahan yang terjadi menjelang Pemilu 2014 mendatang, seperti polemik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian adanya 10,4 juta data pemilih bermasalah, lantaran tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), membuat banyak pihak pesimis, jika Pemilu 2014 bisa mulus diadakan.
Pemerhati pemilu Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, munculnya
permasalahan tersebut, membuat masyarakat menjadi kurang perhatian terhadap proses demokrasi tersebut.
"Minat orang rendah terhadap pemilu membuat masyarakat makin tak tertarik dengan pemilu, hal
itu secara umum sudah terlihat di beberapa pilkada (pemilihan kepala daerah), rata-rata itu
sudah terbaca," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Sabtu 9 November 2013.
Berita terkait:
Pemilu 2014 penuh polemik, masyarakat makin jengah.
"Saya lebih setuju jika parpol mendapatkan subsidi dari APBN untuk berkampanye," kata Syamsudin di Universitas Islam Negeri (UIN), Ciputat, Senin (11/11/2013).
Menurut Syamsudin, dengan adanya subsidi tersebut, masyarakat dapat mengontrol setiap gerakan dan menegur jika parpol tersebut bermasalah dan melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan rakyat.
"Jadi masyarakat bisa menegur partai yang bermasalah, karena partai itu mendapatkan dana kampanye dari APBN," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah permasalahan yang terjadi menjelang Pemilu 2014 mendatang, seperti polemik penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kemudian adanya 10,4 juta data pemilih bermasalah, lantaran tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), membuat banyak pihak pesimis, jika Pemilu 2014 bisa mulus diadakan.
Pemerhati pemilu Lingkar Madani Untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, munculnya
permasalahan tersebut, membuat masyarakat menjadi kurang perhatian terhadap proses demokrasi tersebut.
"Minat orang rendah terhadap pemilu membuat masyarakat makin tak tertarik dengan pemilu, hal
itu secara umum sudah terlihat di beberapa pilkada (pemilihan kepala daerah), rata-rata itu
sudah terbaca," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Sabtu 9 November 2013.
Berita terkait:
Pemilu 2014 penuh polemik, masyarakat makin jengah.
(maf)
