KPU jamin tak manipulasi data pemilih
Jum'at, 08 November 2013 - 09:50 WIB
KPU jamin tak manipulasi data pemilih
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku terus memperbaiki 10,4 juta data pemilih bermasalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Dari jumlah tersebut, KPU sudah melakukan penyisiran dan pembersihan sekira 3,2 juta pemilih. Mereka antara lain sebagian besar bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Bahkan, KPU mengklaim telah menjelaskan kepada unsur kepentingan seperti Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik (politik) terkait pemilih bermasalah tersebut.
"Tidak ada unsur-unsur manipulatif dan sebagainya," kata Komisioner KPU, Ferry Rizky Kurniansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Dikatakan Ferry, transparansi data bermasalah sudah diketahui banyak pihak. Sehingga, KPU dalam melakukan pembersihan data selalu terpantau oleh publik juga kalangan pemantau pemilu.
"Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk konteks tersebut (manipulasi data)," ujarnya.
Menurut Ferry, pihaknya terus melakukan penyisiran data sebanyak 7,1 juta. Tetapi, data itu diakuinya sudah mulai dilakukan pembersihan pasca tanggal 23 November yakni saat rekapitulasi dan penetapan DPT yang pertama.
"10,4 itu setelah kita kalkulasikan semua kita kompilasi semua ada 3,2 juta yang sudah diupayakan ada NIK-nya di daerah," tambahnya.
Untuk diketahui, KPU akhirnya resmi menetapkan DPT secara nasional untuk pemilu 2014 sebanyak 186.612.225 untuk jumlah pemilih dalam negeri, dan sebanyak 2.010.280 pemilih luar negeri.
KPU menempatkan pemilih laki-laki dengan jumlah pemilih 93.439.610 dan pemilih perempuan dengan jumlah pemilih 93.172.645. Sementara, pemilih tersebut tersebar di 454.778 tempat pemungutan suara (TPS) terbagi di 81.034 desa atau kelurahan.
Baca berita:
DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa
Dari jumlah tersebut, KPU sudah melakukan penyisiran dan pembersihan sekira 3,2 juta pemilih. Mereka antara lain sebagian besar bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Bahkan, KPU mengklaim telah menjelaskan kepada unsur kepentingan seperti Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik (politik) terkait pemilih bermasalah tersebut.
"Tidak ada unsur-unsur manipulatif dan sebagainya," kata Komisioner KPU, Ferry Rizky Kurniansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (8/11/2013).
Dikatakan Ferry, transparansi data bermasalah sudah diketahui banyak pihak. Sehingga, KPU dalam melakukan pembersihan data selalu terpantau oleh publik juga kalangan pemantau pemilu.
"Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk konteks tersebut (manipulasi data)," ujarnya.
Menurut Ferry, pihaknya terus melakukan penyisiran data sebanyak 7,1 juta. Tetapi, data itu diakuinya sudah mulai dilakukan pembersihan pasca tanggal 23 November yakni saat rekapitulasi dan penetapan DPT yang pertama.
"10,4 itu setelah kita kalkulasikan semua kita kompilasi semua ada 3,2 juta yang sudah diupayakan ada NIK-nya di daerah," tambahnya.
Untuk diketahui, KPU akhirnya resmi menetapkan DPT secara nasional untuk pemilu 2014 sebanyak 186.612.225 untuk jumlah pemilih dalam negeri, dan sebanyak 2.010.280 pemilih luar negeri.
KPU menempatkan pemilih laki-laki dengan jumlah pemilih 93.439.610 dan pemilih perempuan dengan jumlah pemilih 93.172.645. Sementara, pemilih tersebut tersebar di 454.778 tempat pemungutan suara (TPS) terbagi di 81.034 desa atau kelurahan.
Baca berita:
DPT bermasalah diduga permainan parpol penguasa
(kri)
