10,4 juta pemilih tanpa NIK, picu permainan politik
10,4 juta pemilih tanpa NIK, picu permainan politik
A
A
A
Sindonews.com - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2014 pada Senin 4 November 2013, dikritik oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Sekretaris Jenderal Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Ahmad Rofiq mengatakan, seharusnya, sejak awal pendataan DPT, itu dilakukan kerja sama dengan pihak Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
"Disayangkan dengan penetapan ini yang sifatnya hanya mengejar formalitas saja, padahal mestinya 10,4 juta itu dibenarkan dulu baru diputuskan, ini namanya tambal sulam, asal ada dulu," kata Ahmad Rofiq, kepada Sindonews melalui pesan singkat, Selasa 5 November 2013.
Tak hanya itu, menurutnya, masih adanya sekira 10,4 juta data bermasalah karena tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, itu membuka ruang bermain bagi partai politik (parpol) yang ingin 'main' suara sejak awal.
"Selama ini lembaga pemantau, panwas (panitia pengawas) tidak pernah memberikan kejelasan kepada publik bagaimana mekanisme pendataan DCS (Daftar Caleg Sementara) ke DPT," ucapnya.
"Sehingga seolah-olah rakyat hanya diberikan sajian yang sudah ada. Tidak salah jika ada yang bilang ini semua telah direkayasa. Agar persepsi itu tadi muncul maka transparansi mekanisme, dana dan lain-lain rakyat harus diberitahu," imbuhnya.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
Sekretaris Jenderal Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Ahmad Rofiq mengatakan, seharusnya, sejak awal pendataan DPT, itu dilakukan kerja sama dengan pihak Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) pada Kementerian Dalam negeri (Kemendagri).
"Disayangkan dengan penetapan ini yang sifatnya hanya mengejar formalitas saja, padahal mestinya 10,4 juta itu dibenarkan dulu baru diputuskan, ini namanya tambal sulam, asal ada dulu," kata Ahmad Rofiq, kepada Sindonews melalui pesan singkat, Selasa 5 November 2013.
Tak hanya itu, menurutnya, masih adanya sekira 10,4 juta data bermasalah karena tidak dilengkapi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, itu membuka ruang bermain bagi partai politik (parpol) yang ingin 'main' suara sejak awal.
"Selama ini lembaga pemantau, panwas (panitia pengawas) tidak pernah memberikan kejelasan kepada publik bagaimana mekanisme pendataan DCS (Daftar Caleg Sementara) ke DPT," ucapnya.
"Sehingga seolah-olah rakyat hanya diberikan sajian yang sudah ada. Tidak salah jika ada yang bilang ini semua telah direkayasa. Agar persepsi itu tadi muncul maka transparansi mekanisme, dana dan lain-lain rakyat harus diberitahu," imbuhnya.
Berita terkait:
Ini jumlah pemilih untuk DPT Pemilu 2014.
(maf)
Explore More