IPW apresiasi langkah Sutarman soal uji kompetensi Kabareskrim
IPW apresiasi langkah Sutarman soal uji kompetensi Kabareskrim
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan rencana Kapolri Jenderal Sutarman yang akan melakukan uji kompetensi terhadap calon Kabareskrim patut diapresiasi dan didukung segenap internal Polri.
"Pola uji kompetensi atau fit and proper test ini bisa dijadikan untuk memperkuat kontrol internal Polri agar pejabat tersebut tidak terlibat mafia kasus, mafia proyek, gratifikasi atau kasus korupsi lainnya," ujar Ketua Presidium IPW Neta S pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (5/11/2013).
IPW juga menyarankan, agar uji kompentensi tersebut berjalan transparan diharapkan bisa disaksikan publik, khususnya pers, meski hanya lewat layar monitor. Ia melanjutkan, uji kompetensi atau fit and proper test bisa dilakukan Tim Penguji Akhir (TPA) Wanjakti Polri.
"Dalam uji kompetensi itu setiap calon memaparkan rencana kerja dan komitmennya untuk membawa Polri menjadi lebih profesional. Janji dan rencana kerja itulah yang dipegang oleh TPA. Jika hal itu terjadi, ini merupakan dinamika baru dalam reformasi Polri," tandasnya.
Neta menjelaskan, uji kompetensi memang bukan satu ukuran seorang pejabat akan bekerja baik. Buktinya, banyak para pejabat negara yang jebolan fit and proper test DPR malah ditangkap KPK.
Sebab itu, setelah uji kompetensi, tepatnya setelah dua bulan menjabat harus ada kontrol dan evaluasi, sejauh mana pejabat terpilih menepati janjinya atau merealisasi konsep kerjanya saat uji kompetensi.
"Jika konsep itu tidak berjalan TPA Wanjakti Polri perlu mengevaluasinya, apakah pejabat tersebut sekadar omdo (omong doang) atau ada kendala lain. Jika hanya omdo, Wanjakti Polri perlu merekomendasikan agar yang bersangktan segera dicopot," jelasnya.
Ditambahkan Neta, pola uji kompetensi ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi kontrol terhadap para pejabat Polri yang menduduki posisi strategis agar tidak terlibat korupsi, minimal bisa menahan diri. Pasalnya, selama ini Polri telah dianggap sebagai lembaga terkorup di negeri ini.
"Jadi, jika Sutarman benar-benar komit hendak memberantas korupsi, terutama di internal Polri, uji kompetensi atau fit and proper test ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik," pungkasnya.
Baca berita:
Ini syarat utama calon Kabareskrim versi Komisi III
"Pola uji kompetensi atau fit and proper test ini bisa dijadikan untuk memperkuat kontrol internal Polri agar pejabat tersebut tidak terlibat mafia kasus, mafia proyek, gratifikasi atau kasus korupsi lainnya," ujar Ketua Presidium IPW Neta S pane melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (5/11/2013).
IPW juga menyarankan, agar uji kompentensi tersebut berjalan transparan diharapkan bisa disaksikan publik, khususnya pers, meski hanya lewat layar monitor. Ia melanjutkan, uji kompetensi atau fit and proper test bisa dilakukan Tim Penguji Akhir (TPA) Wanjakti Polri.
"Dalam uji kompetensi itu setiap calon memaparkan rencana kerja dan komitmennya untuk membawa Polri menjadi lebih profesional. Janji dan rencana kerja itulah yang dipegang oleh TPA. Jika hal itu terjadi, ini merupakan dinamika baru dalam reformasi Polri," tandasnya.
Neta menjelaskan, uji kompetensi memang bukan satu ukuran seorang pejabat akan bekerja baik. Buktinya, banyak para pejabat negara yang jebolan fit and proper test DPR malah ditangkap KPK.
Sebab itu, setelah uji kompetensi, tepatnya setelah dua bulan menjabat harus ada kontrol dan evaluasi, sejauh mana pejabat terpilih menepati janjinya atau merealisasi konsep kerjanya saat uji kompetensi.
"Jika konsep itu tidak berjalan TPA Wanjakti Polri perlu mengevaluasinya, apakah pejabat tersebut sekadar omdo (omong doang) atau ada kendala lain. Jika hanya omdo, Wanjakti Polri perlu merekomendasikan agar yang bersangktan segera dicopot," jelasnya.
Ditambahkan Neta, pola uji kompetensi ini juga bisa dijadikan sebagai fungsi kontrol terhadap para pejabat Polri yang menduduki posisi strategis agar tidak terlibat korupsi, minimal bisa menahan diri. Pasalnya, selama ini Polri telah dianggap sebagai lembaga terkorup di negeri ini.
"Jadi, jika Sutarman benar-benar komit hendak memberantas korupsi, terutama di internal Polri, uji kompetensi atau fit and proper test ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik," pungkasnya.
Baca berita:
Ini syarat utama calon Kabareskrim versi Komisi III
(kri)
Explore More