KB harus masuk program utama pemda
Jum'at, 01 November 2013 - 10:54 WIB
KB harus masuk program utama pemda
A
A
A
Sindonews.com - Program Keluarga Berencana (KB) terhambat karena tidak menjadi isu prioritas di daerah, akibatnya pembangunan nasional dalam pengendalian penduduk tidak maksimal.
Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, dikarenakan program KB tidak menjadi prioritas di daerah tetapi pemda lebih mengutamakan program jangka pendek. Hal ini mengakibatkan keberhasilan program di daerah tersebut tidak lama.
“Pemda hanya utamakan pekerjaan jangka pendek yang hanya dapat diklaim sebagai usaha sepanjang masa jabatanya,” tandas Fasli dalam rilis yang dibacakan oleh Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Chamnah Wahyuni di Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Menurut dia, isu Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) belum menjadi isu strategis dalam kebanyakan pemilukada. Hal ini mengakibatkan program KKB, tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga KKB tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBD.
Dalam 10 tahun terakhir, program KKB nasional hanya pada posisi stagnan yaitu Total Fertility Rate (TFR) hanya 2,6. Sehingga pengguna kontrasepsi (CPR) cara modern hanya naik 0,5 persen dari 57,4 persen menjadi 57,9 persen dari lima tahun terakhir.
“Kami rasakan efeknya di lapangan yaitu menurunya kegiatan operasional program KKB di lapangan,” kata dia.
Akibatnya, lanjutnya, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan cepat maka dipastikan program KKB tidak berjalan maksimal dan akibatnya tidak ada kenaikan pada CPR di Indonesia.
Dalam hal ini kerja keras Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) sangatlah penting guna menggerakkan masyarakat untuk melakukan KB.
Baca berita:
Lonjakan penduduk ancam kehidupan sosial
Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, dikarenakan program KB tidak menjadi prioritas di daerah tetapi pemda lebih mengutamakan program jangka pendek. Hal ini mengakibatkan keberhasilan program di daerah tersebut tidak lama.
“Pemda hanya utamakan pekerjaan jangka pendek yang hanya dapat diklaim sebagai usaha sepanjang masa jabatanya,” tandas Fasli dalam rilis yang dibacakan oleh Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN Chamnah Wahyuni di Jakarta, Jumat (1/11/2013).
Menurut dia, isu Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) belum menjadi isu strategis dalam kebanyakan pemilukada. Hal ini mengakibatkan program KKB, tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga KKB tidak mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBD.
Dalam 10 tahun terakhir, program KKB nasional hanya pada posisi stagnan yaitu Total Fertility Rate (TFR) hanya 2,6. Sehingga pengguna kontrasepsi (CPR) cara modern hanya naik 0,5 persen dari 57,4 persen menjadi 57,9 persen dari lima tahun terakhir.
“Kami rasakan efeknya di lapangan yaitu menurunya kegiatan operasional program KKB di lapangan,” kata dia.
Akibatnya, lanjutnya, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan cepat maka dipastikan program KKB tidak berjalan maksimal dan akibatnya tidak ada kenaikan pada CPR di Indonesia.
Dalam hal ini kerja keras Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institut Masyarakat Pedesaan (IMP) sangatlah penting guna menggerakkan masyarakat untuk melakukan KB.
Baca berita:
Lonjakan penduduk ancam kehidupan sosial
(kri)
