DPR sesalkan pemerintah gagal sediakan stok buku nikah
Kamis, 31 Oktober 2013 - 12:36 WIB
DPR sesalkan pemerintah gagal sediakan stok buku nikah
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VIII Ace Hasan Syadzily menyesalkan atas kelangkaan buku nikah yang terjadi di beberapa daerah. Seharusnya, pemerintah harus bisa mengantisipasi.
"Kelangkaan buku nikah di beberapa daerah sangat disesalkan," kata Hasan melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2013).
Kementerian Agama, kata dia, seharusnya sudah dapat memperkirakan jumlah buku nikah yang seharusnya dicetak melebihi jumlah rata-rata jumlah nikah di daerah-daerah, sehingga tidak terjadi kekurangan stok buku nikah.
Buku nikah merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan, tanpa buku nikah, kerapkali pasangan suami-istri dituduh pasangan ilegal.
Tak hanya itu, lanjutnya, buku nikah dibutuhkan untuk mengurus kepentingan administrasi lain. Maka, jangan sampai pemerintah gagal menyediakan buku nikah.
"Pengurusan Kartu Keluarga, KTP, akte kelahiran, passport kan harus menyertakan buku nikah. Jadi jangan sampai pelayanan pemerintah kepada masyarakat terhambat akibat ketidakmampuan memperkirakan jumlah buku nikah," tukasnya.
Baca berita:
Buku nikah langka, Kemenag: Hanya persoalan distribusi
"Kelangkaan buku nikah di beberapa daerah sangat disesalkan," kata Hasan melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2013).
Kementerian Agama, kata dia, seharusnya sudah dapat memperkirakan jumlah buku nikah yang seharusnya dicetak melebihi jumlah rata-rata jumlah nikah di daerah-daerah, sehingga tidak terjadi kekurangan stok buku nikah.
Buku nikah merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan, tanpa buku nikah, kerapkali pasangan suami-istri dituduh pasangan ilegal.
Tak hanya itu, lanjutnya, buku nikah dibutuhkan untuk mengurus kepentingan administrasi lain. Maka, jangan sampai pemerintah gagal menyediakan buku nikah.
"Pengurusan Kartu Keluarga, KTP, akte kelahiran, passport kan harus menyertakan buku nikah. Jadi jangan sampai pelayanan pemerintah kepada masyarakat terhambat akibat ketidakmampuan memperkirakan jumlah buku nikah," tukasnya.
Baca berita:
Buku nikah langka, Kemenag: Hanya persoalan distribusi
(kri)
