Rakyat miskin tak butuh data tumpeng pertumbuhan nasional
Kamis, 31 Oktober 2013 - 07:56 WIB
Rakyat miskin tak butuh data tumpeng pertumbuhan nasional
A
A
A
Sindonews.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) Subroto menilai pemberantasan kemiskinan tak dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Tetapi tak bisa dipungkiri bahwa masalah ini adalah masalah bangsa yang paling pokok untuk dipecahkan.
"Apa yang kita lakukan sekarang ini, hanya memberantas kemiskinan. Permiskinan belom dibicarakan, yaitu yang membuat kita miskin. Paling pokok adalah rakyat membutuhkan dana, micro finance. Bagaimana bisa membantu mereka," katanya disela-sela Temu Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2013 di Kampus UI, Depok, Rabu 30 Oktober 2013 malam.
Sebab, kata Subroto, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sekarang ini tak mungkin menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ia menilai sistem ekonomi di Indonesia mencontoh sistem ekonomi barat.
"Bunyinya yakni jika tiap-tiap orang memaksimalkan kebutuhannya, maka masyarakat jadi sejahtera. Itu pemikiran yang salah sama sekali. Mengoptimalkan berarti kan bertempur, yang kuat jadi kuat, yang kalah jadi kalah," tukasnya.
Meskipun pemerintah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi naik dan pendapatan perkapita USD5.000 namun kesenjangan tetap saja terlihat. Sistem ekonomi, kata Subroto, harus diubah menjadi sistem kerakyatan.
"Kalau kita tak mengubah sistem ekonomi kita itu yaitu sistem kerakyatan akan sulit, rakyat bukan butuh membuat mall, bukan membuat jalan. Tapi bagaimana manusia Indonesia punya daya tempur, bekerja keras. Intinya pembangunan Indonesia adalah pembangunan bangsanya," paparnya.
Subroto meyakini dan optimis bahwa sebuah bangsa adalah sesuatu yang abadi dan mampu berubah ke arah yang lebih baik. Tahun 2045, kata Subroto, adalah tahun dimana Indonesia akan 100 tahun merdeka, dan tentu rakyatnya harus tertawa.
"Jangan kejar pertumbuhan 6,7,8 persen. Bukan itu yang rakyat butuhkan, bukan hanya tumpeng nasional, produktifitas nasional atau angka GDP, tetapi siapa yang ikut serta, yang ikut membesarkan tumpeng itu, dan bagaimana anak-anak di desa bisa sekolah, ke rumah sakit. Itu dulu lakukan sistem ekonomi yang memperhatikan nasib rakyat kita yang biasa," tutup Subroto.
Baca berita:
Anies: Berantas kemiskinan bukan melalui BLSM
"Apa yang kita lakukan sekarang ini, hanya memberantas kemiskinan. Permiskinan belom dibicarakan, yaitu yang membuat kita miskin. Paling pokok adalah rakyat membutuhkan dana, micro finance. Bagaimana bisa membantu mereka," katanya disela-sela Temu Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2013 di Kampus UI, Depok, Rabu 30 Oktober 2013 malam.
Sebab, kata Subroto, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia sekarang ini tak mungkin menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ia menilai sistem ekonomi di Indonesia mencontoh sistem ekonomi barat.
"Bunyinya yakni jika tiap-tiap orang memaksimalkan kebutuhannya, maka masyarakat jadi sejahtera. Itu pemikiran yang salah sama sekali. Mengoptimalkan berarti kan bertempur, yang kuat jadi kuat, yang kalah jadi kalah," tukasnya.
Meskipun pemerintah memperlihatkan pertumbuhan ekonomi naik dan pendapatan perkapita USD5.000 namun kesenjangan tetap saja terlihat. Sistem ekonomi, kata Subroto, harus diubah menjadi sistem kerakyatan.
"Kalau kita tak mengubah sistem ekonomi kita itu yaitu sistem kerakyatan akan sulit, rakyat bukan butuh membuat mall, bukan membuat jalan. Tapi bagaimana manusia Indonesia punya daya tempur, bekerja keras. Intinya pembangunan Indonesia adalah pembangunan bangsanya," paparnya.
Subroto meyakini dan optimis bahwa sebuah bangsa adalah sesuatu yang abadi dan mampu berubah ke arah yang lebih baik. Tahun 2045, kata Subroto, adalah tahun dimana Indonesia akan 100 tahun merdeka, dan tentu rakyatnya harus tertawa.
"Jangan kejar pertumbuhan 6,7,8 persen. Bukan itu yang rakyat butuhkan, bukan hanya tumpeng nasional, produktifitas nasional atau angka GDP, tetapi siapa yang ikut serta, yang ikut membesarkan tumpeng itu, dan bagaimana anak-anak di desa bisa sekolah, ke rumah sakit. Itu dulu lakukan sistem ekonomi yang memperhatikan nasib rakyat kita yang biasa," tutup Subroto.
Baca berita:
Anies: Berantas kemiskinan bukan melalui BLSM
(kri)
