KPK duga ada korupsi bansos Banten

Rabu, 30 Oktober 2013 - 21:25 WIB
KPK duga ada korupsi...
KPK duga ada korupsi bansos Banten
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami adanya dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2012 di Provinsi Banten untuk dinaikkan ke penyidikan. Bahkan, KPK sudah melakukan gelar perkara.

"Sekarang sedang diantara dumas (pengaduan masyarakat) dan lidik (penyelidikan), tinggal tunggu surat perintah penyidikan (sprindik) saja," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2013).

Johan menegaskan, dugaan kasus korupsi bansos ini berbeda dengan kasus alat kesehatan (alkes) yang sudah diselidiki oleh lembaga pimpinan Abraham Samad Cs ini.

Mengenai ketidakwajaran pemberian bansos dari hasil audit BPK, Johan menyebut hasil audit hanya sebagai pendukung. Namun, KPK belum menerima. "Tapi audit bukan satu-satunya tapi hanya pendukung," tukasnya.

Sebelumnya, KPK sudah melakukan penyelidikan baru atas dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Tangsel dan provinsi Banten tahun anggaran 2010-2012.

Baca juga: Dana bansos rawan penyimpangan
(rsa)
Berita Terkait
Temukan Penerima Bansos...
Temukan Penerima Bansos Ganda, KPK Dorong Pemprov Banten Perbaiki Basis Data
KPK Dalami Dugaan Korupsi...
KPK Dalami Dugaan Korupsi Pendistribusian Bansos Beras Kemensos di Banten dan NTT
Mensos Juliari Batubara...
Mensos Juliari Batubara Menambah Jumlah Menteri yang Ditangkap KPK
Terima Rp407 Juta, Pejabat...
Terima Rp407 Juta, Pejabat Pemprov Banten Jadi Tersangka Korupsi Breakwater PP Cituis
Kerugian Negara Akibat...
Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos Jokowi Bertambah Jadi Rp250 Miliar
Kejati Banten Tetapkan...
Kejati Banten Tetapkan 4 Tersangka Kasus Penggelapan Pajak Samsat Kelapa Dua
Berita Terkini
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Infografis
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved