Tahun politik, Nur Mahmudi ajak anak buahnya teliti
Tahun politik, Nur Mahmudi ajak anak buahnya teliti
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail hadir dalam Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (FK-TLHP) di Auditorium Kantor Pusat BPK, Selasa (29/10).
Forum yang mengusung tema "Mewujudkan Akuntabilitas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Berdaya Saing” itu mengundang sejumlah kepala daerah.
Forum yang membahas tentang upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini, menghadirkan narasumber dari KPK, Kejaksaan RI, BPKP, dan Kepolisian RI. Tak hanya rekomendasi, arah kebijakan pemeriksaan BPK tahun 2013-2014 juga dibahas dalam forum yang diikuti oleh Kemenag, Kemendagri, BNPP, dan para Kepala Daerah, Sekda, DPPKA, Inspektorat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Auditor Utama BPK RI, Khairu Krisna Reza menuturkan, forum ini diadakan karena adanya kekhawatiran peningkatan penyelewengan keuangan negara menjelang Pemilu 2014.
"Kecenderungan penyimpangan keuangan negara ini seperti adanya peningkatan intensitas belanja bantuan, sosial, hibah, dan bantuan langsung," jelas Reza dalam rilis Humas Pemkot Depok kepada wartawan, Rabu (29/10/2013).
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, forum ini merupakan sarana pencerahan kepada semua pihak, baik aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemeriksa maupun KPK. Nur Mahmudi mengakui bahwa tahun politik saat ini harus diadakan seminar tersebut sebagai peringatan mencegah potensial anggaran.
"Ajang ini juga merupakan forum silaturahmi, serta sosialisasi tentang arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam forum ini, kita diajak bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan dan peringatan untuk menghadapi tahun 2014, yang merupakan tahun politik sehingga potensial dengan penyalahgunaan anggaran."
"Untuk itu, forum ini diadakan sebagai warning kepada para pejabat yang sangat potensial terhadap penyalahgunaan anggaran," sambungnya.
Ia juga mengingatkan anak buahnya untuk bekerja penuh hati-hati dan melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sempat membahas untuk membangun zona integritas sebagai upaya pencegahan tindak korupsi. Pemerintah Kota Depok pun siap untuk mendukung terbentuknya zona tersebut.
"Kami sudah melakukan upaya kerja sama dengan KPK melalui pengendalian gratifikasi. Kami juga siap untuk bekerja sama lagi untuk melakukan berbagai aksi-aksi pencegahan korupsi. Kami mendukung penuh dan akan mengikuti semua prosedur dari KPK."
"Kami juga telah melakukan proses penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem komputerisasi atau CAT sehingga transparan dan tidak ada titip-titipan. Hal tersebut merupakan langkah awal Pemkot Depok untuk sukseskan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Baca berita:
Amankan Pemilu 2014, Polri terapkan sistem informasi terpadu
Forum yang mengusung tema "Mewujudkan Akuntabilitas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Berdaya Saing” itu mengundang sejumlah kepala daerah.
Forum yang membahas tentang upaya peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK ini, menghadirkan narasumber dari KPK, Kejaksaan RI, BPKP, dan Kepolisian RI. Tak hanya rekomendasi, arah kebijakan pemeriksaan BPK tahun 2013-2014 juga dibahas dalam forum yang diikuti oleh Kemenag, Kemendagri, BNPP, dan para Kepala Daerah, Sekda, DPPKA, Inspektorat Daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Auditor Utama BPK RI, Khairu Krisna Reza menuturkan, forum ini diadakan karena adanya kekhawatiran peningkatan penyelewengan keuangan negara menjelang Pemilu 2014.
"Kecenderungan penyimpangan keuangan negara ini seperti adanya peningkatan intensitas belanja bantuan, sosial, hibah, dan bantuan langsung," jelas Reza dalam rilis Humas Pemkot Depok kepada wartawan, Rabu (29/10/2013).
Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, forum ini merupakan sarana pencerahan kepada semua pihak, baik aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemeriksa maupun KPK. Nur Mahmudi mengakui bahwa tahun politik saat ini harus diadakan seminar tersebut sebagai peringatan mencegah potensial anggaran.
"Ajang ini juga merupakan forum silaturahmi, serta sosialisasi tentang arah kebijakan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam forum ini, kita diajak bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan dan peringatan untuk menghadapi tahun 2014, yang merupakan tahun politik sehingga potensial dengan penyalahgunaan anggaran."
"Untuk itu, forum ini diadakan sebagai warning kepada para pejabat yang sangat potensial terhadap penyalahgunaan anggaran," sambungnya.
Ia juga mengingatkan anak buahnya untuk bekerja penuh hati-hati dan melakukan perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih baik.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja sempat membahas untuk membangun zona integritas sebagai upaya pencegahan tindak korupsi. Pemerintah Kota Depok pun siap untuk mendukung terbentuknya zona tersebut.
"Kami sudah melakukan upaya kerja sama dengan KPK melalui pengendalian gratifikasi. Kami juga siap untuk bekerja sama lagi untuk melakukan berbagai aksi-aksi pencegahan korupsi. Kami mendukung penuh dan akan mengikuti semua prosedur dari KPK."
"Kami juga telah melakukan proses penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem komputerisasi atau CAT sehingga transparan dan tidak ada titip-titipan. Hal tersebut merupakan langkah awal Pemkot Depok untuk sukseskan reformasi birokrasi,” tegasnya.
Baca berita:
Amankan Pemilu 2014, Polri terapkan sistem informasi terpadu
(kri)
Explore More