RUU Sertifikasi Halal jadi persoalan baru
Senin, 28 Oktober 2013 - 09:14 WIB
RUU Sertifikasi Halal jadi persoalan baru
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai RUU Sertifikasi Halal yang tengah dibahas di DPR akan makin merepotkan kalangan pengusaha. Regulasi itu, menurut Sofjan, akan saling tumpang tindih lantaran pengaturan soal haram sudah dipegang oleh MUI.
"Ngapain membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan saat dihubungi SINDO, Senin (28/102013).
Bagi pengusaha, kata dia, regulasi seperti ini akan menjadi beban biaya baru. Karena efeknya akan berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan regulasi seperti produk farmasi yang akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Ditakutkan, lanjut dia, jika aturan ini diterapkan maka akan sangat sulit sekali pengawasannya. Selain itu akan membebani para penguasaha kecil di daerah.
"Jika tujuan aturan ini untuk mencari uang bagi pemerintah maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani," tegas dia.
Baca berita:
Nanoteknologi bawa manfaat pada dunia farmasi
"Ngapain membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan saat dihubungi SINDO, Senin (28/102013).
Bagi pengusaha, kata dia, regulasi seperti ini akan menjadi beban biaya baru. Karena efeknya akan berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan regulasi seperti produk farmasi yang akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Ditakutkan, lanjut dia, jika aturan ini diterapkan maka akan sangat sulit sekali pengawasannya. Selain itu akan membebani para penguasaha kecil di daerah.
"Jika tujuan aturan ini untuk mencari uang bagi pemerintah maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani," tegas dia.
Baca berita:
Nanoteknologi bawa manfaat pada dunia farmasi
(kri)
