Menko Polhukam: Aksi mogok buruh jangan rugikan masyarakat
Jum'at, 25 Oktober 2013 - 16:50 WIB
Menko Polhukam: Aksi mogok buruh jangan rugikan masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto menggelar rapat koordinasi untuk mengantisipasi aksi mogok nasional buruh yang rencananya akan dilakukan pada 28-31 Oktober 2013.
Djoko Suyanto menyampaikan beberapa aksi yang menjadi perhatian, yaitu:
1. Pergerakan buruh ke tempat-tempat lain;
2. Mogok menjadi aksi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis;
3. Pemaksaan kepada orang lain; dan
4. Perusakan fasilitas umum.
Dia mengimbau kepada para koordinator serikat pekerja, serikat buruh nasional, untuk memantau aksi mogok. Menurutnya, para buruh telah menyampaikan surat permohonan ke pihak kepolisian untuk melakukan mogok nasional. Dia berharap mogok tersebut tidak menjadi sebuah unjuk rasa.
"Semoga mogok mereka tidak merugikan masyarakat yang jauh lebih besar," kata Djoko di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2013), seperti dikutip laman setkab.go.id.
Menurut rencana, mogok nasional akan berlangsung serentak di 20 provinsi. Dalam aksinya, para buruh menuntut kenaikan upah nasional hingga 50 persen atau Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta. Mereka juga menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Djoko meminta para pihak keamanan seperti kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi unjuk rasa yang besar, dan para buruh yang melakukan mogok nasional malah melakukan aksinya di tempat lain.
Aparat keamanan, kata Menko Polhukam, akan melakukan antisipasi apabila para buruh bergerak dari sentra industri ke jalan-jalan ibu kota seperti jalan tol. Dia berharap mogok nasional tidak akan menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan dan penyanderaan angkutan logistik.
"Mogok nasional menyebabkan produksi tidak akan berjalan dan perekonomian menurun," katanya.
Rapat di kantor Menko Polhukam itu dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman.
Baca juga berita: 31 Oktober, buruh ancam mogok nasional
Djoko Suyanto menyampaikan beberapa aksi yang menjadi perhatian, yaitu:
1. Pergerakan buruh ke tempat-tempat lain;
2. Mogok menjadi aksi unjuk rasa yang disertai tindakan anarkis;
3. Pemaksaan kepada orang lain; dan
4. Perusakan fasilitas umum.
Dia mengimbau kepada para koordinator serikat pekerja, serikat buruh nasional, untuk memantau aksi mogok. Menurutnya, para buruh telah menyampaikan surat permohonan ke pihak kepolisian untuk melakukan mogok nasional. Dia berharap mogok tersebut tidak menjadi sebuah unjuk rasa.
"Semoga mogok mereka tidak merugikan masyarakat yang jauh lebih besar," kata Djoko di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2013), seperti dikutip laman setkab.go.id.
Menurut rencana, mogok nasional akan berlangsung serentak di 20 provinsi. Dalam aksinya, para buruh menuntut kenaikan upah nasional hingga 50 persen atau Rp3,7 juta untuk DKI Jakarta. Mereka juga menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Djoko meminta para pihak keamanan seperti kepolisian dan TNI untuk mengantisipasi unjuk rasa yang besar, dan para buruh yang melakukan mogok nasional malah melakukan aksinya di tempat lain.
Aparat keamanan, kata Menko Polhukam, akan melakukan antisipasi apabila para buruh bergerak dari sentra industri ke jalan-jalan ibu kota seperti jalan tol. Dia berharap mogok nasional tidak akan menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan dan penyanderaan angkutan logistik.
"Mogok nasional menyebabkan produksi tidak akan berjalan dan perekonomian menurun," katanya.
Rapat di kantor Menko Polhukam itu dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Pol Badrodin Haiti, dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Marciano Norman.
Baca juga berita: 31 Oktober, buruh ancam mogok nasional
(lal)
