KPU siap tinjau ulang MoU dengan Lemsaneg
Kamis, 24 Oktober 2013 - 16:35 WIB
KPU siap tinjau ulang MoU dengan Lemsaneg
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) siap meninjau ulang kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) bila dianggap kontraproduktif oleh DPR.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan, kalau di internal mereka terus mencermati dinamika di masyarakat terkait kerja sama dua lembaga tersebut.
"Atas pemahaman itu timbul perhitungan bila dipandang DPR kontraproduktif, maka kami akan lakukan peninjauan dalam kerja sama ini," kata Husni dalam rapat gabungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Namun, sebaliknya KPU akan melanjutkan kerja sama dengan Lemsaneg bila dinilai produktif dalam menjaga sistem data Pemilu 2014 di lembaga pemilihan itu.
"Namun sebaliknya kalau ini dipandang pro, maka kami teruskan kerja sama ini," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Husni kembali menegaskan kalau kerja sama dengan Lemsaneg ialah untuk mengamankan sistem informasi data Pemilu 2014 dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Kita membutuhkan sistem pengamanan yang kuat dan tidak dijamin aman serangan dalam negeri tapi aman atas serangan luar negeri," pungkasnya.
Baca berita:
Ini kata Menko Polhukam soal MoU KPU-Lemsaneg
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan, kalau di internal mereka terus mencermati dinamika di masyarakat terkait kerja sama dua lembaga tersebut.
"Atas pemahaman itu timbul perhitungan bila dipandang DPR kontraproduktif, maka kami akan lakukan peninjauan dalam kerja sama ini," kata Husni dalam rapat gabungan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).
Namun, sebaliknya KPU akan melanjutkan kerja sama dengan Lemsaneg bila dinilai produktif dalam menjaga sistem data Pemilu 2014 di lembaga pemilihan itu.
"Namun sebaliknya kalau ini dipandang pro, maka kami teruskan kerja sama ini," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Husni kembali menegaskan kalau kerja sama dengan Lemsaneg ialah untuk mengamankan sistem informasi data Pemilu 2014 dari gangguan pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Kita membutuhkan sistem pengamanan yang kuat dan tidak dijamin aman serangan dalam negeri tapi aman atas serangan luar negeri," pungkasnya.
Baca berita:
Ini kata Menko Polhukam soal MoU KPU-Lemsaneg
(kri)
