Rapat pleno DPT KPU dihujani interupsi parpol

Sindonews.com - Rapat pleno terbuka penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), dihujani interupsi dari partai politik.

Bahkan, interupsi juga datang dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menyampaikan beberapa item rekomendasi, karena tidak setuju dengan DPT yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Perwakilan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Arif Wibowo mengatakan, dalam presentasi DPT seharusnya setiap peserta dari partai politik mendapatkan salinan foto copy, tentang hasil rekapitulasi DPT secara menyeluruh.

Sehingga, semua peserta bisa menyimak setiap data jumlah pemilih. "Kami menyarankan kepada KPU untuk memberikan hasil dalam bentuk catatan, sehingga tidak bingung bagi kami yang mendengarkan. Ini terus terang, kami semua bingung apa yang disampaikan pimpinan," kata Hasto, di ruang rapat KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Darwis mengatakan, harusnya Pimpinan KPU menyampaikan data DPT secara rinci tidak secara total. Sehingga, kata dia, jelas untuk membandingkan antara data yang dimiliki partai dengan data KPU.

"KPU seharusnya menyampaikan item per item, tidak secara menyeluruh, langsung total ditingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, pihaknya menemukan banyak perbedaan antara daftar pemilih yang masuk dalam sistem daftar pemilih (Sidalih), dengan temuan di lapangan seperti tingkat kabupaten/kota. "Bawaslu temukan perbedaan daftar pemilih di Sidalih, dengan KPU kabupaten/kota," ucapnya.

Dari pantauan Sindonews, hampir semua perwakilan partai politik masih meragukan DPT yang dimiliki KPU. Sehingga, sampai berita ini diturunkan, partai politik menghendaki untuk penundaan pengumuman DPT.

Klik di sini untuk berita terkait.