Pernyataan pihak Istana soal inisial menteri SS

Sindonews.com - Pihak Istana enggan menanggapi pernyataan M Nazaruddin, terkait menteri dengan inisial SS yang diduga terlibat dalam kasus sport center Hambalang dan proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Hal itu dikatakan, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Heru Lelono. Akan tetapi, dia berharap agar hal demikian tidak dijadikan polemik. Sehingga, kata dia, jangan lahir istilah hukum gaduh.

"Kalau ini berkaitan dengan sebuah kasus, misalnya Hambalang atau mungkin e-KTP, siapapun yang punya data atau bukti adanya penyelewengan, sebaiknya diserahkan penegak hukum seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," kata Heru Lelono kepada Sindonews dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/10/2013).

Sehingga, ujar dia, masyarakat bisa membantu KPK dalam menanggulangi penyakit korupsi. "Tapi jangan sampai terjadi fitnah. Bukan saja hal itu melanggar hak asasi orang lain dan berdampak hukum, juga akan mengaburkan kasus yang sebenarnya," pungkasnya.

Seperti diberitakan Sindonews sebelumnya, mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat M Nazaruddin kembali berkoar soal kasus Hambalang dan melibatkan sejumlah orang penting di negara ini.

Nazaruddin hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam kesempatan itu, Nazar mengungkapkan ada menteri dengan inisial SS yang diduga ikut andil dalam mega proyek Hambalang dan proyek e-KTP.

Perlu diketahui, dalam jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), terdapat nama menteri yang punya inisial SS, di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi dan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Suharna Surapranata. Tetapi, dalam perubahan KIB, Suharna digantikan oleh Gusti Muhammad Hatta.

Mantan anggota Komisi III DPR RI itu sudah tiba di Gedung KPK sejak pukul 8.20 WIB. Mengenakan kemeja biru, seperti biasa, Nazar selalu mengungkapkan beberapa kasus-kasus yang diketahuinya dan diduga melibatkan banyak pihak.

"Ini buat yang ngambil uang Hambalang, proyek e-KTP, biar dibuka semua," kata Nazar di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

Nazar menuding, ada pihak selalu mengintervensi supaya surat multiyears baik di proyek e-KTP atau proyek Hambalang segera dikeluarkan. Namun, Nazar enggan menyebut siapa menteri yang dimaksud. "Nah menteri itu suka marah-marahin menteri, SS lah," tukasnya.

Sementara itu ditemui secara terpisah, Kuasa hukum Nazaruddin Elza Syarif hanya mengangguk ketika wartawan mengonfirmasi apakah SS itu Mensesneg, Sudi Silalahi.

"Iya (sambil mengangguk pelan) dia (Nazar) sampaikan itu ke saya. Kan kita sudah tahu siapa," kata Elza di Gedung KPK.

Berita terkait:
Siapakah menteri SS yang disebut Nazaruddin?
Kuasa hukum Nazaruddin: SS itu Mensesneg