Hapus politik dinasti dengan nilai kepatutan
Kamis, 17 Oktober 2013 - 09:08 WIB
Hapus politik dinasti dengan nilai kepatutan
A
A
A
Sindonews.com - Politik dinasti yang dibangun Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Banten, rupanya mendapatkan tanggapan dari H Embay Mulya Syarief yang tidak lain kerabat dari keluarga H Tubagus Chasan Sochib.
Salah seorang pendiri Provinsi Banten ini mengatakan, terbentuknya politik dinasti di Banten, karena produk sistem dalam berdemokrasi yang tidak tegas. Artinya, sistem atau aturan yang berlaku, tidak memberikan larangan bagi kepala daerah untuk menciptakan politik dinasti.
"Tidak ada aturan yang melarang, sehingga sah-sah saja. Itu jika dilihat dari produk hukum," ujar H Embay Mulya Syarief kepada Sindonews, Rabu 16 Oktober 2013.
Namun, katanya, selain adanya aturan yang berlaku. Indonesia memiliki nilai kepatutan. Artinya, patut tidak seorang kepala daerah di provinsi mengajak kerabatnya, untuk ikut menjadi kepala daerah di kabupaten/kota.
"Jika dilihat dari nilai kepatutan, maka apa yang terjadi di Banten tidak patut. Politik dinasti di Banten harus dihilangkan," tegasnya.
Dia mengaku taat peraturan. Namun, nilai kepatutan juga harus mendampingi aturan yang berlaku.
"Jadi imbang, antara aturan yang berlaku sejalan dengan nilai kepatutan. Saya setuju dengan keluarga Chasan Sochib, jika benar dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tapi, saya akan menentang jika mengakibatkan masyarakat sengsara," imbuh pengusaha sekaligus Komisaris PT KS ini.
Salah seorang pendiri Provinsi Banten ini mengatakan, terbentuknya politik dinasti di Banten, karena produk sistem dalam berdemokrasi yang tidak tegas. Artinya, sistem atau aturan yang berlaku, tidak memberikan larangan bagi kepala daerah untuk menciptakan politik dinasti.
"Tidak ada aturan yang melarang, sehingga sah-sah saja. Itu jika dilihat dari produk hukum," ujar H Embay Mulya Syarief kepada Sindonews, Rabu 16 Oktober 2013.
Namun, katanya, selain adanya aturan yang berlaku. Indonesia memiliki nilai kepatutan. Artinya, patut tidak seorang kepala daerah di provinsi mengajak kerabatnya, untuk ikut menjadi kepala daerah di kabupaten/kota.
"Jika dilihat dari nilai kepatutan, maka apa yang terjadi di Banten tidak patut. Politik dinasti di Banten harus dihilangkan," tegasnya.
Dia mengaku taat peraturan. Namun, nilai kepatutan juga harus mendampingi aturan yang berlaku.
"Jadi imbang, antara aturan yang berlaku sejalan dengan nilai kepatutan. Saya setuju dengan keluarga Chasan Sochib, jika benar dan membawa kebaikan bagi masyarakat. Tapi, saya akan menentang jika mengakibatkan masyarakat sengsara," imbuh pengusaha sekaligus Komisaris PT KS ini.
(stb)
