Politik dinasti bukti kaderisasi partai buruk

Sindonews.com - Terungkapnya kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar, rupanya membuka tabir baru yang lebih memprihatinkan.

Tabir yang berhasil diungkap, adanya politik dinasti yang diatur untuk melanggengkan kekuasaan. Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto mengatakan, fenomena politik dinasti merupakan konsekuensi logis dalam berdemokrasi.

"Kuatnya figur tokoh di dalam partai, mengakibatkan sistem politik dan partai lemah. Sehingga, menciptakan politik dinasti," kata Gun Gun kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.

Dia menjelaskan, politik dinasti yang tercipta membuktikan partai politik tersebut, tidak memiliki basis kader yang baik. Sehingga figur sentris lebih menonjol, dibandingkan dengan sistem pengelolaan kelembagaan.

"Organisasi berjalan karena figur, bukan karena sistem organisasi yang baik. Ini sangat memprihatinkan, karena sistem kaderisasi tidak berjalan dengan baik," ungkapnya.

Akibat dari politik dinasti, lanjutnya, maka kerabat yang tidak memiliki kemampuan akan menjadi elit politik. Sebaliknya, kader yang memiliki kemampuan dalam berorganisasi tidak bisa menjadi elit politik lantaran bukan kerabat dari figur tersebut.

"Maka akan melahirkan sebuah partai yang hanya menjadi institusi, untuk mempertahankan figur tersebut," imbuhnya.

Baca juga Ruhut tak permasalahkan politik dinasti.