Cegah politik dinasti, Hanura dukung RUU Pilkada
Cegah politik dinasti, Hanura dukung RUU Pilkada
A
A
A
Sindonews.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. Hal itu bertujuan untuk menghilangkan politik dinasti di sejumlah daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Syarifudin Suding. Menurutnya, RUU Pilkada untuk menghindari politik dinasti di daerah.
"Di dalam RUU Pilkada tersebut jelas, bahwa jika suami menjadi kepala daerah, maka istri, saudara sederajat hingga tiga (istri anak dan cucu), tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah," katanya kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.
Dia mengakui, tidak ada aturan atau norma hukum yang melarang seseorang untuk tidak berpolitik saat kerabat dekatnya menjabat kepala daerah. Artinya, tidak ada larangan politik dinasti diciptakan.
"Namun, etika dalam berpolitik juga wajib di kedepankan. Hal itu bertujuan, agar tercipta iklim politik yang bersih," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Partai Hanura mendukung RUU Pilkada untuk segera disahkan menjadi UU Pilkada. Sehingga politik dinasti di sejumlah daerah dapat dihindari. "Hanura dengan tegas mendukung RUU Pilkada, untuk segera disahkan," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Dukungan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Syarifudin Suding. Menurutnya, RUU Pilkada untuk menghindari politik dinasti di daerah.
"Di dalam RUU Pilkada tersebut jelas, bahwa jika suami menjadi kepala daerah, maka istri, saudara sederajat hingga tiga (istri anak dan cucu), tidak boleh mencalonkan diri untuk menjadi kepala daerah," katanya kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.
Dia mengakui, tidak ada aturan atau norma hukum yang melarang seseorang untuk tidak berpolitik saat kerabat dekatnya menjabat kepala daerah. Artinya, tidak ada larangan politik dinasti diciptakan.
"Namun, etika dalam berpolitik juga wajib di kedepankan. Hal itu bertujuan, agar tercipta iklim politik yang bersih," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, Partai Hanura mendukung RUU Pilkada untuk segera disahkan menjadi UU Pilkada. Sehingga politik dinasti di sejumlah daerah dapat dihindari. "Hanura dengan tegas mendukung RUU Pilkada, untuk segera disahkan," imbuhnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
Explore More