Politik dinasti akan merusak cita-cita reformasi
Kamis, 17 Oktober 2013 - 04:30 WIB
Politik dinasti akan merusak cita-cita reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far menilai, politik dinasti merusak rencana besar reformasi birokrasi.
"Kita semua harus mendorong reformasi birokrasi. Birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional dan kredibel," katanya kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.
Dia mengatakan, dinasti politik akan menjadikan birokrasi sebagai alat keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat.
"Birokrasi yang tidak reformatif, akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme," ungkapnya.
Dalam konteks dinasti politik, lanjutnya, cenderung menyalah gunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif dan lain-lain.
"Politik dinasti berakibat pada praktik politik yang tidak sehat. Apalagi dengan saling menyalahkan tindakan membangun politik dinasti oleh partai politik tertentu, dan dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi saling membantah politik dinasti, yang dilakukan oleh partai tertentu pula," katanya.
"Sehingga akan terjadi saling menjatuhkan, yang berakibat pada rusaknya budaya politik santun yang dimiliki bangsa ini," sambungnya.
Dia menambahkan, politik dinasti sering kali mengabaikan etika politik, dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya, tetapi karena kekerabatannya.
"Memberikan posisi politik tertentu kepada kerabat yang tidak mempunyai kompetensi, dan skill yang sesuai dengan jabatannya. Untuk itu, Fraksi PKB menolak adanya politik dinasti dan mendukung penuh di masukkanya klausul yang mengatur tentang larangan politik dinasti, dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas panitia kerja (Panja) DPR RI demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat," imbuhnya.
Baca juga Marwan nilai dinasti politik melanggar kepatutan berpolitik.
"Kita semua harus mendorong reformasi birokrasi. Birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional dan kredibel," katanya kepada Sindonews, Rabu, 16 Oktober 2013.
Dia mengatakan, dinasti politik akan menjadikan birokrasi sebagai alat keserakahan demi membangun politik dinasti yang tidak sehat.
"Birokrasi yang tidak reformatif, akan berdampak pada munculnya budaya nepotisme," ungkapnya.
Dalam konteks dinasti politik, lanjutnya, cenderung menyalah gunakan kekuasaan. Siapa yang mempunyai fasilitas lebih banyak, uang lebih banyak, kekuatan dan pengaruh politik keluarga, itulah yang akan memenangkan pertarungan politik, baik perebutan eksekutif di daerah (pemilukada), pemilu legislatif dan lain-lain.
"Politik dinasti berakibat pada praktik politik yang tidak sehat. Apalagi dengan saling menyalahkan tindakan membangun politik dinasti oleh partai politik tertentu, dan dalam waktu yang hampir bersamaan terjadi saling membantah politik dinasti, yang dilakukan oleh partai tertentu pula," katanya.
"Sehingga akan terjadi saling menjatuhkan, yang berakibat pada rusaknya budaya politik santun yang dimiliki bangsa ini," sambungnya.
Dia menambahkan, politik dinasti sering kali mengabaikan etika politik, dan mengebiri hak politik orang lain. Menempatkan pejabat bukan karena kapasitasnya, tetapi karena kekerabatannya.
"Memberikan posisi politik tertentu kepada kerabat yang tidak mempunyai kompetensi, dan skill yang sesuai dengan jabatannya. Untuk itu, Fraksi PKB menolak adanya politik dinasti dan mendukung penuh di masukkanya klausul yang mengatur tentang larangan politik dinasti, dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas panitia kerja (Panja) DPR RI demi menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat," imbuhnya.
Baca juga Marwan nilai dinasti politik melanggar kepatutan berpolitik.
(stb)
