Ini upaya pemerintah untuk pelayanan kesehatan haji

Sindonews.com - Pemerintah sudah mendesak Kepala Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPHI) di Konjen RI untuk menyediakan ambulans Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPIH) Arafah diberi stiker izin sehingga bebas keluar-masuk. Namun, peraturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi temporer.

Selain itu, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemenkes Tjandra Yoga Aditama mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berpikiran menyewa ambulans rumah sakit atau klinik agar dapat efisien.

"Yang paling memungkinkan ialah staf senior untuk dapat berbahasa Arab agar dapat membantu BPIH Arafah 24 jam," ujarnya kepada SINDO melalui pesan singkat, Rabu 16 Oktober 2013 malam.

Dari segi tenaga dokter, Tjandra mengatakan akan dilakukan konsultasi melalui telpon langsung antara spesialis atau guru besar di BPHI Arafah dengan para dokter di kloter. Ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.

"Memang sulitnya, sebenarnya di tenda jemaah tidak diizinkan adanya pelayanan, walaupun sebagian dokter kloter ada yang memasang infus dan memberikan inhalasi. Hal tersebut sangat membantu kesembuhan jemaah," kata dia.

Sedangkan, ketersedian SDM sangat terbatas dikarenakan keterbatasan kuota. Maka di tahun depan harus dipikirkan secara matang berapa SDM yang harus dipersiapkan terlebih di BPIH arafah.

Permasalahan toilet umum juga masih menjadi permasalahan klasik, terjadi anntrian yang cukup panjang. Selain itu ketersedian air yang minim di saat siang hari. Maka di tahun depan akan dibangun toilet bertingkat dua yang besar dan memadai.

"Namun, jumlahnya masih sangat terbatas. Diharapkan pemerintah Arab Saudi dapat menambahnya. Sementara itu, kebersihan lingkungan relatif cukup baik, mengingat praktis jemaah Haji hanya kurang dari 24 jam berada di Padang Arafah ini," papar dia.

Baca berita:
Pelayanan kesehatan haji tahun ini lebih optimal