Penyerapan BSM masih sangat rendah

Sindonews.com – Penyerapan Bantuan Siswa Miskin (BSM) masih sangat rendah. Pemerintah belum dapat memaksimalkan penyaluranya melalui sosialisasi pengguna Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang memiliki anak-anak usia sekolah.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, dari Rp10 triliun yang dianggarkan untuk BSM dari kompensasi kenaikan BBM, penyerapannya masih 35 persen. Hal ini dikarenakan banyaknya siswa miskin yang tidak melanjutkan sekolah.

“Walaupun terjadi peningkatan jumlahnya dari hari ke hari masih belum signifikan,” tandasnya saat di temui di Kantor Menko Kesra kompensasi kenaikan BBM kemarin.

Menurut Agung, kurangnya sosialisasi dan peninjauan sekolah menjadi salah satu kendala dalam penyerapanya, untuk itu akan dilakukan format usulan sekolah dengan melakukan perbaikan penrima bantan BSM. Selain perbaikan format data, BSM juga diberikan kepada anak-anak panti asuhan.

“Kita menjaring dengan banyak cara mendekati RT, panti asuhan, dan sekolah. Dengan begitu diharapkan sebanyak 16,6 juta siswa miskin yang ditargetkan bisa bermanfaat,” ujar dia.

Seharusnya, lanjut Agung, sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan KPS dan mempunyai anak-anak yang bersekolah dapat mengambil BSM secara bersamaan. Namun, banyak diantaranya pemegang KPS yang anak-anaknya tidak bersekolah. “Semoga BSM dapat terserap 100 persen pada akhir tahun ini,” harap Menko.

Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam mengatakan, BSM untuk siswa Madrasah Itidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA), dianggaran melalui APBN dan APBNP sebesar Rp296 miliar. Saat ini berdasarkan data terakhir penyerapan BSM dari APBN 2013 masih sekitar 6 persen dari 2,7 juta siswa madrasah. Sedangkan penyerapan APBNP masih sekitar 12 persen dari 3 juta jumlah siswa madrasah.

“Selain penyerapan BSM yang rendah, hal ini juga dikarenakan penyerapan KPS yg masih rendah. Kita sudah lakukan rapat koordinasi bersama kepala kanwil dan kepala bidang Madrasah di 33 provinsi,” tandasnya saat dihubungui KORAN SINDO.

Untuk itu, Nur Syam memaparkan, akan dilakukan percepatan dengan membuka rekening penyaluran bank di daerah-daerah. Hal ini akan dilakukan dengan kanwil daerah melalui MoU dengan bank pemerintah.

Menurut dia, hal ini merupakan upaya yang juga menjadi hambatan penyeran BSM yang rendah. Saat ini baru sembilan provinsi yang baru bekerja sama dengan bankda dalam membuka rekening dalam penyaluran BSM.

“Ini hanya berlaku untuk bank pemerintah, konsepnya sangat terbuka untuk daerah membuka rekening penyaluran BSM,” ujarnya.

Lanjut dia, jika pada akhir Oktober penyerapan BSM masih rendah maka akan diterapkan format usulan madrasah/sekolah. Konsep ini, sebelumnya sudah pernah digunakan. Karena dinilai efektif maka konsep ini menjadi alternatif pemerintah sambil menunggu pendataan KPS untuk BSM.

Maka, surat edaran terkait pelaksanaan format usulan madrasah sudah diberikan kepada 33 provinsi sebagai payung hukum pelaksanaan sistem tersebut.

“program tersebut akan diberlakukan apabila penggunaan KPS hanya sekitar 20-25 persen dalam penyerapan BSM. Maka sisanya akan menggunakan sistem baru tersebut. Hal ini juga sudah meminta izin Wapres (wakil presiden),” papar dia.

Dalam hal ini, anggaran BSM dari APBN seharusnya dilaksanakan pad semester ini di 2013 dan APBNP dilaksanakan pada semester dua tahun 2013. Namun, dikarenakan permasalahan teknis pada anggaran APBN belum dapat dilancarkan maka dilakukan secara bersamaan pada semester dua tahun 2013.

Menurut dia, kendala bukan hanya pada penyaluran tetapi juga sosialisasi kepada masyarakat dalam penggunaan KPS yang dapat dinikmati guna BSM, BLSM, PKH dan raskin.

Baca juga berita Target penerima BSM Jateng sebanyak 2.155.151 siswa.