Pilkada tak berbiaya tinggi, negara perlu biayai parpol
Sabtu, 12 Oktober 2013 - 11:35 WIB
Pilkada tak berbiaya tinggi, negara perlu biayai parpol
A
A
A
Sindonews.com - Salah satu solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam pemilukada dengan negara memberikan anggaran untuk pembiayaan partai. Hal ini dilakukan agar partai politik dapat fokus melakukan kaderisasi yang baik dan tidak fokus mencari dana-dana yang menyebabkan biaya politik mahal.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, perlu dilakukan perubahan sistem pembiayaan partai untuk menekan biaya politik yang tinggi. Dalam hal ini negara dapat memberikan anggaran untuk pembiayaan partai.
"Tidak boleh partai mencari uang dengan memanfaatkan kekuasaan. Setiap tahun Rp60 triliun dicuri pada saat pembahasan DPR-pemerintah," katanya dalam forum dialog DPD RI Menyapa dengan tema "Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pemilukada", di DPD, Jumat, 11 Oktober 2013.
Rizal mengatakan dengan dibiayai negara, partai tidak akan mencoba mencari sumber-sumber dana dalam ranah kekuasaan. Sehingga partai dapat menghasilkan kader-kader yang baik dan dapat dicalonkan dalam pemilukada. Dalam hal ini partai tidak lagi hanya kendaraan partai yang dibeli untuk pemilukada.
"Sehingga fokus pada kaderisasi. Dan ini dapat diaudit. Jika kadernya ada yang korup maka partainya di bubarkan," katanya.
Rizal mengaku optimis bahwa perubahan sistem dapat memutus politik uang yang marak dalam pemilukada. Menurut dia, hal ini harus segera diperbaiki sehingga fokus bangsa ini tidak lagi hanya berputar pada masalah ini tetapi juga berpikir untuk kemajuan bangsa.
"Ini demokrasi kriminal. Sebagian besar pelakunya ini kriminal. Hari ini elite kita ini banyak yang ke gereja, pura, masjid, pada dasarnya jahiliyah. Waktunya kita bangkit. Supaya ada kemajuan pada bangsa ini," ungkapnya.
Dia mengatakan pemilu yang curang atau ada politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, korup dan belum tentu kompeten. Menurut dia penting sekali merubah hal ini.
"Money politic perlu dikurangi. Sehingga lembaga peradilan mengurusi ini terus. Sehingga bangsa ini tidak akan maju. Pilkada harus jujur, adil, dan tidak ada money politc," ungkapnya.
Baca juga berita Ragam politik uang.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, perlu dilakukan perubahan sistem pembiayaan partai untuk menekan biaya politik yang tinggi. Dalam hal ini negara dapat memberikan anggaran untuk pembiayaan partai.
"Tidak boleh partai mencari uang dengan memanfaatkan kekuasaan. Setiap tahun Rp60 triliun dicuri pada saat pembahasan DPR-pemerintah," katanya dalam forum dialog DPD RI Menyapa dengan tema "Bisakah Memutus Politik Uang Dalam Pemilukada", di DPD, Jumat, 11 Oktober 2013.
Rizal mengatakan dengan dibiayai negara, partai tidak akan mencoba mencari sumber-sumber dana dalam ranah kekuasaan. Sehingga partai dapat menghasilkan kader-kader yang baik dan dapat dicalonkan dalam pemilukada. Dalam hal ini partai tidak lagi hanya kendaraan partai yang dibeli untuk pemilukada.
"Sehingga fokus pada kaderisasi. Dan ini dapat diaudit. Jika kadernya ada yang korup maka partainya di bubarkan," katanya.
Rizal mengaku optimis bahwa perubahan sistem dapat memutus politik uang yang marak dalam pemilukada. Menurut dia, hal ini harus segera diperbaiki sehingga fokus bangsa ini tidak lagi hanya berputar pada masalah ini tetapi juga berpikir untuk kemajuan bangsa.
"Ini demokrasi kriminal. Sebagian besar pelakunya ini kriminal. Hari ini elite kita ini banyak yang ke gereja, pura, masjid, pada dasarnya jahiliyah. Waktunya kita bangkit. Supaya ada kemajuan pada bangsa ini," ungkapnya.
Dia mengatakan pemilu yang curang atau ada politik uang akan menghasilkan pemimpin yang tidak amanah, korup dan belum tentu kompeten. Menurut dia penting sekali merubah hal ini.
"Money politic perlu dikurangi. Sehingga lembaga peradilan mengurusi ini terus. Sehingga bangsa ini tidak akan maju. Pilkada harus jujur, adil, dan tidak ada money politc," ungkapnya.
Baca juga berita Ragam politik uang.
(lal)
