Tingkatkan jumlah dokter jiwa, DPR naikkan anggaran 5 persen
Kamis, 10 Oktober 2013 - 16:28 WIB
Tingkatkan jumlah dokter jiwa, DPR naikkan anggaran 5 persen
A
A
A
Sindonews.com - DPR meminta kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membuat road map, dalam meningkatkan pelayanan fasilitas dan tenaga untuk kesehatan.
Guna menunjang peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar 5 persen khusus untuk kesehatan jiwa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan, saat ini dibutuhkan perumusan terkait dengan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan jiwa. Perumusan ini dapat dibuat setelah RUU Kesehatan Jiwa selesai.
“Jika RUU Kesehatan Jiwa sudah kelar, maka sistem layanan kesehatan jiwa baru terlihat kebutuhannya,” tandasnya saat ditemui dia acara Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Menurut dia, melihat dari pengalaman yang lalu, anggaran yang digelontorkan tanpa adanya road map tidak terserap dengan baik. Untuk itu, DPR bersedia menambahkan anggaran sebesar 5 persen khusus peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.
Dia mencontohkan, seperti layanan akuratif dan penambahan panti di beberapa daerah merupakan salah satu lis yang harus ditambahkan oleh pemerintah.
Saat ini, lanjut dia, fasilitas dan tempat panti rehabilitas sosial sangatlah minim. Terlebih kepada lansia yang mempunyai penyakit jiwa yang miskin dan tanpa identitas menjadi terlantar, maka diperlukan penambahan panti rehabilitas. Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan ijin kepada panti swasta.
“Selanjutnya, kebutuhan ini dapat masuk ke dalam Program BPJS 2014. Karena jumlahnya tidak banyak, maka diperlukan penguatan dari Permenkes untuk panti rehab memberlakukan ini,” ujar dia.
Ketua Panja Kesehatan Jiwa ini juga menerangkan, tahun ini anggaran kesehatan jiwa sebesar Rp19 miliar. 9500 puskesmas saat ini hanya sekira 1.500 puskesmas yang melayani kesehatan jiwa, dengan tenaga dokter hanya 809 dokter kesehatan jiwa.
Menurut Noriyu, minimnya minat menjadi dokter jiwa juga menjadi salah satu kendala. Selain itu, stigma masyarakat bahwa dokter jiwa juga mengalami gangguan jiwa. Sehingga menjadikan lahan dokter yang ‘kering’.
“Memang intensifnya untuk dokter jiwa masih kurang saat ini. Untuk itu pemerintah bisa memberikan pendidikan spesialis yang bekerja sama dengan pemda, untuk mengirim tenaga dokternya untuk bersekolah,” tegas dia
Klik di sini untuk berita terkait.
Guna menunjang peningkatan pelayanan kesehatan jiwa, maka diperlukan penambahan anggaran sebesar 5 persen khusus untuk kesehatan jiwa.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf mengatakan, saat ini dibutuhkan perumusan terkait dengan kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan jiwa. Perumusan ini dapat dibuat setelah RUU Kesehatan Jiwa selesai.
“Jika RUU Kesehatan Jiwa sudah kelar, maka sistem layanan kesehatan jiwa baru terlihat kebutuhannya,” tandasnya saat ditemui dia acara Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Jakarta, Kamis (10/10/2013).
Menurut dia, melihat dari pengalaman yang lalu, anggaran yang digelontorkan tanpa adanya road map tidak terserap dengan baik. Untuk itu, DPR bersedia menambahkan anggaran sebesar 5 persen khusus peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.
Dia mencontohkan, seperti layanan akuratif dan penambahan panti di beberapa daerah merupakan salah satu lis yang harus ditambahkan oleh pemerintah.
Saat ini, lanjut dia, fasilitas dan tempat panti rehabilitas sosial sangatlah minim. Terlebih kepada lansia yang mempunyai penyakit jiwa yang miskin dan tanpa identitas menjadi terlantar, maka diperlukan penambahan panti rehabilitas. Untuk itu diharapkan pemerintah memberikan ijin kepada panti swasta.
“Selanjutnya, kebutuhan ini dapat masuk ke dalam Program BPJS 2014. Karena jumlahnya tidak banyak, maka diperlukan penguatan dari Permenkes untuk panti rehab memberlakukan ini,” ujar dia.
Ketua Panja Kesehatan Jiwa ini juga menerangkan, tahun ini anggaran kesehatan jiwa sebesar Rp19 miliar. 9500 puskesmas saat ini hanya sekira 1.500 puskesmas yang melayani kesehatan jiwa, dengan tenaga dokter hanya 809 dokter kesehatan jiwa.
Menurut Noriyu, minimnya minat menjadi dokter jiwa juga menjadi salah satu kendala. Selain itu, stigma masyarakat bahwa dokter jiwa juga mengalami gangguan jiwa. Sehingga menjadikan lahan dokter yang ‘kering’.
“Memang intensifnya untuk dokter jiwa masih kurang saat ini. Untuk itu pemerintah bisa memberikan pendidikan spesialis yang bekerja sama dengan pemda, untuk mengirim tenaga dokternya untuk bersekolah,” tegas dia
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
