Soal tembakau, Komisi IX kritisi langkah Menkes
Soal tembakau, Komisi IX kritisi langkah Menkes
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Menteri Kesehatan (Menkes) akan mengakses Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), mendapat tanggapan anggota Komisi IX DPR-RI Poempida Hidayatulloh.
Menurutnya, langkah Menkes dinilai langkah yang sembarangan, karena hal ini tanpa menimbang kerugian yang akan diderita bangsa sendiri.
“Segenap aturan mengenai tembakau dan produk-produk olahannya, disusun berdasarkan masukan kepentingan asing, yang mengandalkan aturan-aturan dari FCTC. Konyolnya, pemerintah meng-kopi mentah-mentah aturan tersebut untuk diterapkan di Indonesia,” tegasnya dalam rilis yang diterima SINDO, Selasa (8/10/2013).
Selain itu, lanjut Poempida, aturan-aturan yang diterapkan terhadap tembakau dan industri hasil tembakau pada hakekatnya dibuat berdasarkan alasan-alasan palsu, yang menekankan alasan demi kesehatan masyarakat sebagai cara dan strategi ampuh membasmi keretek.
“Argumen palsu sebenarnya untuk menutupi alasan sebenarnya, yaitu perang dagang. Pihak asing yang penuh watak keserakahan hendak mencaplok bisnis keretek yang luar biasa besar ini,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, pihak yang paling dirugikan jika FCTC diratifikasi, adalah pihak pengusaha tembakau di sektor kecil dan menengah, serta petani tembakau yang akan kehilangan penghidupannya, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan hidupnya.
Padahal, di dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 disebutkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Jika FCTC diratifikasi, maka pemerintah justru membuat ketidak seimbangan ekonomi nasional, yang bertentangan dengan visi Presiden SBY, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor,” tegasnya.
Lebih lanjut diterangkan Poempida, Presiden SBY dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya sustainable growth with equity. Pertumbuhan ekonomi harus berkesinambungan dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga sering ditekankan SBY.
“Dalam konteks ratifikasi FCTC, rencana Menkes sama halnya mengingkari visi presiden,” tegasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurutnya, langkah Menkes dinilai langkah yang sembarangan, karena hal ini tanpa menimbang kerugian yang akan diderita bangsa sendiri.
“Segenap aturan mengenai tembakau dan produk-produk olahannya, disusun berdasarkan masukan kepentingan asing, yang mengandalkan aturan-aturan dari FCTC. Konyolnya, pemerintah meng-kopi mentah-mentah aturan tersebut untuk diterapkan di Indonesia,” tegasnya dalam rilis yang diterima SINDO, Selasa (8/10/2013).
Selain itu, lanjut Poempida, aturan-aturan yang diterapkan terhadap tembakau dan industri hasil tembakau pada hakekatnya dibuat berdasarkan alasan-alasan palsu, yang menekankan alasan demi kesehatan masyarakat sebagai cara dan strategi ampuh membasmi keretek.
“Argumen palsu sebenarnya untuk menutupi alasan sebenarnya, yaitu perang dagang. Pihak asing yang penuh watak keserakahan hendak mencaplok bisnis keretek yang luar biasa besar ini,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, pihak yang paling dirugikan jika FCTC diratifikasi, adalah pihak pengusaha tembakau di sektor kecil dan menengah, serta petani tembakau yang akan kehilangan penghidupannya, sehingga tidak dapat lagi mempertahankan hidupnya.
Padahal, di dalam Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 disebutkan, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
“Jika FCTC diratifikasi, maka pemerintah justru membuat ketidak seimbangan ekonomi nasional, yang bertentangan dengan visi Presiden SBY, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor,” tegasnya.
Lebih lanjut diterangkan Poempida, Presiden SBY dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya sustainable growth with equity. Pertumbuhan ekonomi harus berkesinambungan dan merata. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga sering ditekankan SBY.
“Dalam konteks ratifikasi FCTC, rencana Menkes sama halnya mengingkari visi presiden,” tegasnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
Explore More