Ratu Atut dicegah, Golkar tak urus
A
A
A
Sindonews.com - Partai Golkar rupanya tak ingin mencampuri urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah untuk bepergian ke luar negeri.
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono. Menurutnya, pencegahan terhadap Ratut Atut bukan menjadi urusan partai berlambang beringin.
"Tak ada urusannya dengan Partai Golkar itu. Itu kan pribadi dia (Ratu Atut). Naik haji kan pribadi, bukan partainya yang naik haji," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini di Kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2013).
Dia pun berharap agar Ratu Atut bisa mematuhi segala proses hukum yang ada di KPK. "Kalau sudah dicegah, ya gimana kan," katanya.
Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan politikus Partai Golkar ini telah dicekal bepergian ke luar negeri.
Hal itu buntut dari ditangkap dan ditahannya adik Atut bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh KPK dengan dugaan memberikan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mochtar terkait Pemilukada Lebak.
Baca berita:
Golkar pertimbangkan coret Chairun Nisa dari DCT
Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono. Menurutnya, pencegahan terhadap Ratut Atut bukan menjadi urusan partai berlambang beringin.
"Tak ada urusannya dengan Partai Golkar itu. Itu kan pribadi dia (Ratu Atut). Naik haji kan pribadi, bukan partainya yang naik haji," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini di Kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2013).
Dia pun berharap agar Ratu Atut bisa mematuhi segala proses hukum yang ada di KPK. "Kalau sudah dicegah, ya gimana kan," katanya.
Seperti diketahui, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang merupakan politikus Partai Golkar ini telah dicekal bepergian ke luar negeri.
Hal itu buntut dari ditangkap dan ditahannya adik Atut bernama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan oleh KPK dengan dugaan memberikan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi non aktif Akil Mochtar terkait Pemilukada Lebak.
Baca berita:
Golkar pertimbangkan coret Chairun Nisa dari DCT
(kri)